Repelita [Jakarta] - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof Erma Yulihastin menyampaikan kritik tajam terhadap sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilai terus membela perjalanan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, usai berhasil menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Pandangan tersebut diutarakan Erma setelah menelaah secara mendalam tayangan wawancara mantan presiden tersebut dalam program Bocor Alus Politik Tempo.
ADVERTISEMENT
Dalam pengamatannya, mantan kepala negara tersebut cenderung menyangkal setiap tuduhan yang diajukan oleh awak media dengan menggunakan dalih dinamika sistem demokrasi.
"Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi," kata Erma dalam akun X, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Peneliti BRIN tersebut mengungkapkan rasa kecewanya lantaran tidak ada sedikit pun bentuk refleksi maupun empati yang ditunjukkan purnatugas presiden terkait kontroversi keterpilihan putranya.
Ia berpendapat bahwa Jokowi semestinya dapat secara jujur mengevaluasi kemampuan teknis serta kesiapan figur Gibran dalam mengemban amanat kepemimpinan nasional.
"Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten," ungkap Erma.
Gelombang sorotan publik ini kembali menghangatkan ingatan masyarakat atas rekam jejak dinamika pencalonan Gibran pada kontestasi Pemilu 2024 lalu.
Perjalanan politik sang anak tidak terlepas dari pengakuan terbuka Jokowi yang sebelumnya menyatakan bakal melakukan intervensi politik atau cawe-cawe jelang pergantian kekuasaan.
Langkah cawe-cawe tersebut diklaim mantan presiden sebagai bentuk tanggung jawab moral kepala negara demi menjamin kelancaran transisi pemerintahan dan mencegah gejolak nasional.
Di sisi lain, Erma mempertanyakan efektivitas kelembagaan partai politik serta kualitas mekanisme seleksi kepemimpinan nasional di Indonesia saat ini.
Ia menyayangkan kegagalan sistem politik dalam melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar memiliki kualifikasi mumpuni dari ratusan juta jiwa penduduk Indonesia.
“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut dia.
Sikap kritis yang disampaikan peneliti tersebut memperpanjang deretan perdebatan publik mengenai batas etika kekuasaan, independensi sistem pemilihan, serta netralitas pimpinan negara.
Sementara itu, dalam berbagai kesempatan wawancara terpisah, Jokowi secara konsisten membantah tudingan nepotisme dan menegaskan bahwa seluruh langkah politiknya murni didasari atas kepentingan bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
