Repelita [Jakarta] - Pendiri Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar melayangkan kritik keras terhadap ide pembentukan Universitas Republik Indonesia yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti kejanggalan proses penunjukan pimpinan institusi pendidikan tersebut yang mendahului keberadaan fisik maupun operasional kampusnya.
ADVERTISEMENT
Kondisi tersebut dinilainya sebagai preseden unik lantaran jajaran rektorat telah dilantik sebelum bangunan universitas itu berdiri.
"Hanya di Indonesia, gubernur atau pimpinan kampus ditunjuk tapi kampusnya belum ada," kata Media Wahyudi Askar pada Kamis (30/7/2026).
Pakar ekonomi ini mengumpamakan fenomena penunjukan pejabat tersebut bak mengangkat seorang direktur rumah sakit tanpa ketersediaan fasilitas medis.
"Ini sama seperti menunjuk direktur rumah sakit, tapi rumah sakitnya belum ada," ucapnya.
Media mengaku heran dengan kerangka berpikir yang diterapkan dalam tata kelola pendidikan nasional saat ini.
"Ini logika macam apa yang dibangun dalam pendidikan kita hari ini," sambungnya.
Ia juga menyangsikan relevansi konsep pendidikan kebangsaan yang diusung oleh kampus baru tersebut bagi kebutuhan masyarakat.
"Tunjukkan kepada kami, apa studi pendidikan kebangsaan yang dibutuhkan hari ini," ungkapnya.
Menurut pandangannya, prioritas utama masyarakat saat ini bukan terletak pada pembentukan materi pendidikan kebangsaan.
"Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan industri, lapangan kerja, peningkatan kualitas kerja yang baik supaya orang-orang tidak bekerja 14 jam sehari," ucapnya.
"Itu yang dibutuhkan balai latihan kerja dan masyarakat hari ini," sambung Media Wahyudi Askar.
Ia membandingkan gagasan itu dengan agenda retret para pejabat kabinet serta pimpinan daerah yang diselenggarakan pemerintah di awal masa jabatan.
"Tetapi kemudian muncul pendidikan kebangsaan, bahkan ada retret pejabat yang dilakukan Prabowo di awal-awal. Itu kan pendidikan kebangsaan," paparnya.
Media menilai efektivitas agenda pembekalan tersebut belum terbukti mampu menekan angka penyelewengan di tingkat pemerintahan daerah.
"Hasilnya hampir 10 bupati/wali kota ditangkap KPK. Hingga hari ini juga korupsi masih luar biasa. Jadi pendidikan kebangsaan macam apa yang ingin dilakukan?" pungkasnya.
Di sisi lain, jajaran pemerintah tengah merancang pendirian 10 unit kampus URI di berbagai wilayah.
Rencana tersebut diutarakan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Donny menjelaskan bahwa pendirian lembaga ini bertujuan untuk mencetak jajaran pimpinan nasional yang berintegritas tinggi dalam jangka panjang.
"Presiden memberikan perhatian besar terhadap bagaimana Indonesia menyiapkan pemimpin masa depan. URI menjadi salah satu instrumen untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan," ujar Donny.
Menurut Donny, tantangan masa depan menuntut hadirnya figur pengelola negara yang menguasai sektor ekonomi, teknologi, serta isu sosial.
Model pendidikan di lembaga baru ini mengadaptasi sistem pembinaan pimpinan publik Prancis melalui École nationale d'administration atau Institut National du Service Public.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk membentuk etika kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan strategis, serta kapasitas manajerial para calon pejabat publik.
"Pemimpin tidak cukup hanya pintar secara akademik. Mereka harus memiliki karakter, kemampuan manajerial, serta memahami bagaimana mengelola negara dengan baik," kata Donny. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
