Repelita Jakarta - Gelombang kritik pedas kembali diarahkan kepada lingkaran kekuasaan istana menyusul kebijakan penambahan struktur jabatan publik yang dinilai membengkak.
Sorotan tajam tersebut datang secara langsung dari anggota Komite II DPD Republik Indonesia asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad.
ADVERTISEMENT
Ia melontarkan kritik terbuka terhadap efektivitas dan urgensi pembentukan posisi berlapis yang digagas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan pengangkatan wakil menteri koordinator hingga penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dianggap bertolak belakang dengan janji efisiensi.
Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas.
Pernyataan bernada tegas tersebut disampaikan oleh tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.
Secara khusus, pimpinan pondok pesantren tersebut menyoroti keberadaan posisi wakil menteri koordinator sebagai sebuah kejanggalan dalam birokrasi.
Menurut pandangannya, sebuah kementerian yang bersifat koordinatif semestinya tidak perlu memiliki wakil karena berpotensi memperpanjang rantai administrasi.
Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masa juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas.
Penilaian kritis tersebut diungkapkannya guna mempertanyakan efektivitas kerja lembaganya dalam mengurai persoalan birokrasi pemerintahan pusat.
Selain soal jabatan koordinatif, pelembagaan dewan pertimbangan juga dinilai terlalu masif di tengah menjamurnya posisi wakil menteri di berbagai sektor.
Kehadiran para pakar penasihat yang bersifat insidental dinilai tidak perlu dilembagakan secara permanen dalam skala besar yang membebani anggaran.
Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka.
Cecaran tajam tersebut menegaskan bahwa ekspansi struktur birokrasi saat ini telah melenceng jauh dari komitmen penghematan anggaran awal.
Ukuran keberhasilan dari penunjukan pejabat negara dinilai tidak boleh berhenti pada formalitas pembagian kursi atau sekadar struktur organisasi semata.
Tolok ukur utama yang ditagih publik adalah sejauh mana kebijakan tersebut mendatangkan kenaikan signifikan bagi kemakmuran rakyat.
Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?
Peringatan keras itu disampaikan agar masyarakat terus mengawasi kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan transparansi serta dampak nyata kebijakan.
Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
