Repelita [Jakarta] - Wacana pembatasan akses BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi mampu memicu perdebatan sengit di ranah publik.
Kebijakan yang membatasi konsumsi Pertalite berdasarkan tingkatan desil ekonomi tersebut dinilai berpotensi memberatkan keuangan rakyat berpenghasilan menengah ke bawah.
ADVERTISEMENT
Unggahan akun media sosial pandu.putra.dewanata menuliskan "Desil 9-10 gak boleh isi PERTALITE kata Purbaya Mamam tu gaji 2,2 - 3 juta harus pake pertamax Voter 02 udah siap isi pertamax sambil tersenyum? Ini adalah pilihanmu Jadi nikmatilah sambil tersenyum.
Tapi bagi yang gak memilih ini Kami juga harus dipaksa mengikuti peraturan ini Jadi Politik masih gak ngaruh ke hidup kita? Kenapa sih kok post2mu dukung demo banget? Provokator ya ? Emang mau gaji 2.2juta disuruh minum pertamax? Ayam sekarang harganya 65 ribu per kg Masih mau cuek sama keadaan?".
Penetapan kriteria penerima subsidi dianggap bertolak belakang dengan kondisi riil batas upah minimum serta daya beli masyarakat saat ini.
Ketidakselarasan antara indikator desil dan regulasi Ketenagakerjaan memicu keraguan publik terhadap efektivitas penerapan skema pembatasan tersebut.
Warganet dengan akun yhw2103 menyampaikan "Ada aturan desil, ada aturan KLH, ada aturan UMK / UMR, herannya semua saling bertabrakan isinya beda2 semua. Mau dipromosiin pake kunker 200x juga orang berduit dari negara maju tahu negara ini aturannya ga jelas dan urus rakyat sendiri aja gabisa, apalagi urus duit orang lain. ".
Kritik tajam turut dilayangkan terhadap proses perumusan regulasi yang dinilai tidak akurat serta berorientasi pada peningkatan beban finansial warga.
Pengguna akun pandu.putra.dewanata menambahkan "Yang buat peraturan adalah org org gak kompeten, bisanya hanya mikirin bagaimana cara memeras rakyat lebih banyak lagi. ". (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
