Repelita Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melayangkan kritik tajam dan mengaku sangat terkejut atas keputusan strategis kementerian yang menunjuk warga negara asing sebagai pimpinan tertinggi korporasi plat merah di sektor komoditas ekspor.
Pihak oposisi menilai penempatan tenaga ahli luar negeri pada pos krusial tersebut berpotensi menimbulkan risiko geopolitik yang besar mengingat badan usaha terkait memegang kendali langsung atas sirkulasi arus modal masuk serta cadangan kekayaan valuta asing domestik.
ADVERTISEMENT
Langkah penunjukan eksekutif ekspatriat ini memicu polemik luas di parlemen karena dianggap mengabaikan kompetensi sumber daya manusia lokal yang memiliki kapasitas setara untuk memimpin perusahaan milik negara.
Anggota komisi terkait menegaskan bahwa tata kelola perdagangan luar negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya tetap berada di bawah kendali penuh figur profesional dalam negeri demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Partai berlogo banteng moncong putih tersebut mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang regulasi penempatan tenaga kerja asing pada posisi pengambil kebijakan di sektor keuangan hulu guna menghindari potensi konflik kepentingan.
Sampai saat ini, jajaran kabinet dinilai kurang transparan dalam membeberkan alasan mendasar di balik pemilihan pimpinan impor tersebut ke hadapan publik sehingga memicu berbagai spekulasi negatif di pasar finansial.
Pengetatan pengawasan terhadap arus devisa hasil ekspor kini menjadi urgensi utama yang disuarakan oleh para legislator demi memastikan seluruh laba korporasi tidak dialihkan ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
Oleh karena itu, fraksi parlemen meminta adanya komitmen tertulis serta pertanggungjawaban hukum yang jelas dari pihak kementerian terkait guna menjamin tidak terjadinya kebocoran aliran dana keluar selama masa jabatan direksi baru tersebut berjalan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
