Repelita Jakarta - Diskusi mendalam mengenai arah perekonomian rakyat pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menyoroti bahaya laten praktik ekonomi rente yang masih membelit tata kelola negara.
ADVERTISEMENT
Perbincangan kritis tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bang Edy Channel pada Kamis, 19 November 2026 dengan menghadirkan pemandu acara Bowo bersama ekonom Dipo serta pengamat kebijakan publik Sugianto.
Dalam paparan pembukanya, Bowo menegaskan bahwa krisis ekonomi kerap kali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan pengelola negara, melainkan sengaja diciptakan melalui persekongkolan antara penguasa dan pengusaha hitam untuk memburu keuntungan instan dari regulasi dan perizinan.
"Jadi ketika penguasa dan pemburu rente berkonspirasi negara tidak lagi dikelola, negara dijarah secara legal melalui regulasi yang diciptakan secara kompromi antara pengusaha hitam dan penguasa," ujar Bowo.
Ia mencontohkan ironi kebijakan di lapangan ketika rakyat terus ditekan oleh kenaikan pajak di tengah defisit anggaran, sementara muncul wacana pemindahan habitat badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon akibat temuan cadangan emas.
Sementara itu, ekonom Dipo menyoroti persoalan ketahanan pangan berupa lonjakan harga beras hingga melampaui lima belas ribu rupiah per liter dan inflasi komponen pangan bergejolak di angka lima persen meskipun pemerintah mengklaim cadangan beras di gudang melimpah.
Dipo juga mengkritik tajam tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang belum memublikasikan laporan keuangan secara terbuka serta sorotan pemberian kredit tunggal senilai empat puluh triliun rupiah oleh Bank Mandiri dalam akuisisi saham tambang.
"Masalah Danantara itu adalah masalah tata kelola, sama seperti industri-industri lainnya masalah penegakan hukum masalah tata kelola ini yang tetap menjadi masalah," tegas Dipo.
Senada dengan hal tersebut, pengamat kebijakan publik Sugianto menilai praktik ekonomi rente telah mengakar dari pusat hingga daerah akibat desentralisasi kekuasaan yang melahirkan raja-raja kecil pemberi izin tambang maupun konsesi lahan.
Sugianto juga menyinggung ketimpangan penegakan hukum pada berbagai proyek pemerintah yang menyeret figur publik, seraya mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemauan politik yang kuat serta segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset demi memberantas korupsi dari hulu ke hilir.
"Kalau kita mau bongkar ekonomi secara tuntas kita mesti mendesak meminta kepada pemimpin tertinggi negeri ini Presiden untuk bisa mempunyai komitmen tinggi memberantas ekonomi rente dari hulu ke hilir dari segala pihak hingga tuntas," pungkas Sugianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok