Repelita Jakarta - Dinamika politik nasional memasuki fase krusial setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut membuka ruang diskusi lebih luas mengenai legitimasi etika pemerintahan serta peta kekuatan di parlemen.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Heru Subagia menilai situasi ini menyentuh aspek bayangan kekuasaan yang selama ini berjalan di luar struktur formal.
Dirinya menegaskan bahwa Gibran masih menjadi poros utama sekaligus aset politik terbesar bagi keluarga Jokowi.
“Di satu sisi, harus diakui bahwa Gibran adalah poros utama sekaligus aset politik terbesar keluarga Jokowi saat ini. Melalui Gibran, pengaruh politik Jokowi diproyeksikan tetap hidup melampaui masa jabatannya.”
Menurut Heru, pengaruh tersebut membuat posisi Gibran sulit dilepaskan begitu saja dari konstelasi kekuasaan.
Ia memperingatkan risiko jika ketegangan yang ada terus dipelihara tanpa adanya kompromi etis.
“Jika ketegangan ini terus dipelihara dan dipaksakan tanpa ada kompromi etis, Indonesia berpotensi menghadapi eskalasi konflik yang masif.”
Heru Subagia menilai langkah mundur secara ksatria dapat menjadi solusi yang justru mengangkat martabat politik.
“Langkah mundur secara ksatria, disertai permohonan maaf yang tulus kepada publik dan Prabowo Subianto, justru akan menaikkan kelas politik keluarga Jokowi menjadi seorang Negarawan.”
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pembacaan peta politik usai putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026.
Bola kini berada di tangan para elite di DPR untuk menentukan arah langkah selanjutnya.
Uji legitimasi etika pemerintahan menjadi isu sentral yang akan memengaruhi stabilitas politik ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
