Repelita Jakarta - Persoalan keabsahan syarat administrasi ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pembicaraan hangat di tingkat nasional.
Wacana pembentukan panitia khusus atau pansus beserta hak angket mulai bergulir dari sejumlah anggota dewan di parlemen.
ADVERTISEMENT
Pendiri Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dalam dialog di kanal YouTube Nusantara TV pada hari Jumat menyatakan pendapatnya mengenai duduk perkara hal tersebut.
Menurut dirinya pihak sekolah dari Gibran Rakabuming Raka sebenarnya telah mengeluarkan sebuah konfirmasi tertulis secara resmi.
Pernyataan dari lembaga pendidikan di Singapura tersebut menerangkan status kehadiran serta kelulusan perkuliahan bersangkutan.
"bukan PSI ya yang mengatakan eh mengenai jalur pendidikan Mas Gibran tetapi memang dari kampus sendiri yang membuat sudah membuat pernyataan resmi bahwa eh Mas Gibran itu merupakan full-time student di MDIS dan sudah menyelesaikan advance diploma serta bachelor" ujar Grace Natalie.
Lembaga pendidikan tersebut diketahui telah lama berdiri dan memiliki perizinan formal yang diakui kedaulatannya oleh otoritas pemerintah setempat.
Ia menilai anggapan miring publik yang terus mempermasalahkan dokumen kelulusan tersebut menjadi tidak masuk akal.
Ketidakpahaman perbedaan sistem belajar antara dalam negeri dengan kurikulum internasional dianggap memicu kegaduhan.
Dirinya menjabarkan bahwa skema pendidikan jalur cepat atau penyetaraan foundation di luar negeri merupakan hal yang lumrah diikuti.
Banyak pelajar asal tanah air yang juga mengambil metode akselerasi serupa untuk mempersingkat masa persiapan masuk universitas.
Pihak komisi dua legislatif sendiri melihat belum ada urgensi mendalam untuk langsung menggulirkan proses hak angket.
Ahmad Doli Kurnia selaku perwakilan anggota legislatif dalam siaran yang sama menilai putusan institusi hukum harus tetap dihormati.
Dirinya memilih opsi untuk memanggil lembaga penyelenggara pemilu guna dimintai konfirmasi menyeluruh saat masa sidang dibuka nanti.
Hal ini dilakukan demi menjaga martabat dan transparansi proses verifikasi pejabat negara agar tidak menjadi bola liar.
Di sisi lain perwakilan partai politik pendukung pemerintah juga meminta agar seluruh proses pengawasan berjalan objektif.
Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sofian menegaskan bahwa langkah ini berfokus pada upaya menjaga muruah institusi.
Pihak legislatif dipandang perlu menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkembang agar tercipta mekanisme kontrol yang baik.
Pengamat politik Adi Prayutno turut menambahkan bahwa penelusuran validasi ini krusial sebagai pembelajaran sistem pemilu masa depan.
Upaya konkrit dari parlemen sangat dinanti agar perdebatan tidak berhenti sebagai konsumsi media semata.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
