Repelita [Jakarta] - Langkah pemerintah dalam merencanakan pembatasan BBM bersubsidi untuk golongan desil 10 dinilai sangat masuk akal dari sudut pandang ekonomi.
Kategori desil 10 sendiri merepresentasikan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam skala sosial ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
Seorang pengamat ekonomi asal Universitas Hasanuddin, Prof Anas Iswanto Anwar, memberikan tanggapan secara eksplisit mengenai wacana pembatasan tersebut.
Menurut pandangan beliau, bantuan subsidi energi semestinya disalurkan khusus kepada warga yang kurang mampu dan tidak dinikmati kalangan sejahtera.
“Secara ekonomi kebijakan ini masuk akal karena subsidi BBM seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang mampu,” kata Prof Anas, saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (21/8/2026).
Guru Besar Ekonomi Moneter Internasional itu mengungkapkan bahwa pemberian subsidi bagi kalangan atas berpotensi memicu kebocoran alokasi kas negara.
Keadaan ini memicu penggunaan APBN untuk menopang kebutuhan konsumsi warga yang sebenarnya sangat sanggup membeli BBM nonsubsidi.
Beliau memaparkan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi umumnya menguasai kendaraan lebih banyak serta memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Tingkat mobilitas kelompok papan atas tersebut juga tergolong jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan warga pada kategori bawah.
“Artinya, subsidi yang mereka terima bukan hanya lebih besar secara nominal per liter, tetapi berpotensi lebih besar karena volume konsumsi,” jelas lulusan studi magister di Griffith University, Queensland, Australia tersebut.
Akademisi kelahiran Makassar itu menyebutkan bahwa pembatasan akses subsidi untuk warga mampu menjadi solusi atas persoalan ketepatan sasaran.
Meski demikian, indikator keberhasilan aturan baru ini tidak sekadar diukur dari perpindahan volume konsumsi BBM jenis Pertalite ke Pertamax.
“Keberhasilan kebijakan ini bukan diukur dari berapa liter Pertalite yang berhasil dialihkan ke Pertamax, tetapi dari berapa besar subsidi yang berhasil dialihkan dari kelompok mampu kepada kelompok miskin dan rentan tanpa menekan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Langkah strategis ini dinilai telah berada pada koridor yang tepat apabila benar-benar ditujukan untuk mereformasi pola penyaluran subsidi.
Tujuan utamanya harus menyentuh keadilan sosial dan bukan semata-mata dipakai sebagai instrumen untuk memangkas pengeluaran anggaran negara.
“Saya menilai arah kebijakannya benar selama desain pembatasan BBM bersubsidi bukan sekadar kebijakan penghematan APBN, tetapi benar-benar menjadi reformasi subsidi yang lebih adil, efisien, dan pro-poor,” jelas mantan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas tersebut.
Pada kesempatan terpisah, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan status terkini terkait kesiapan implementasi aturan tersebut.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengonfirmasi belum adanya instruksi dari pusat.
“Sampai saat ini belum ada arahannya ke kami,” kata Lilik, saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (21/8/2026).
Pihaknya masih berada dalam posisi menanti keputusan resmi serta petunjuk teknis lanjutan sebelum merealisasikan kebijakan itu di kawasan Sulawesi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
