Repelita [Jakarta] - Pakar politik dan militer Selamat Ginting menilai kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memiliki konsekuensi yang meluas.
Menurutnya, polemik ini bukan sekadar persoalan hukum individu, tetapi berpotensi menggoyang sendi-sendi pemberantasan korupsi nasional.
ADVERTISEMENT
Selamat Ginting menyebutkan bahwa agenda antirasuah selama ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto.
Gangguan terhadap proses hukum di tubuh Kejaksaan Agung dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas program strategis tersebut.
Pengamat itu menekankan betapa vitalnya posisi Jampidsus sebagai ujung tombak penanganan perkara-perkara besar di negeri ini.
Jabatan tersebut memiliki kewenangan langsung terhadap kasus-kasus raksasa yang melibatkan sektor pertambangan, kehutanan, hingga korporasi besar.
Selamat Ginting berpandangan bahwa segala bentuk kontroversi yang membelit pejabat di level itu tidak dapat dipisahkan dari dampak kelembagaan.
Ia juga mewanti-wanti bahwa isu ini bisa dengan mudah berkembang menjadi guncangan politik yang lebih luas.
“Ujung tombak Presiden kok diganyang. Apakah kemudian Kapolri sudah koordinasi dengan Presiden soal ini? Ini seperti menampar wajah Presiden juga secara tidak langsung,” ujar Selamat Ginting dengan nada keras.
Pernyataan itu mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa penanganan kasus ini menyimpan potensi gesekan antarlembaga penegak hukum.
Ia mempertanyakan apakah aparat keamanan telah melakukan komunikasi politik dengan kepala negara terkait langkah-langkah yang diambil.
Menurut Selamat, jika tidak ada koordinasi yang jelas, maka publik akan menilai ini sebagai bentuk pelemahan terhadap otoritas eksekutif.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap guncangan di tubuh kejaksaan selalu memiliki implikasi politik yang signifikan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
