Repelita Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut berada dalam posisi sulit hingga akhirnya menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Iran.
Per tanggal 7 April 2026, Amerika Serikat dan Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan yang menghentikan konfrontasi militer langsung sejak akhir Februari 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, pakar kebijakan luar negeri Iran dari Quincy Institute, Trita Parsi, menilai Trump tidak memiliki banyak opsi selain meredam konflik.
Menurut Parsi, potensi perang yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran bisa berdampak fatal, bahkan berisiko "menghancurkan kepresidenan Trump".
Sejak melancarkan serangan ke Iran bersama Israel pada 28 Februari lalu, Trump disebut menghadapi tekanan besar dari komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga negara-negara sekutu di Eropa.
Parsi juga menyoroti bahwa tidak ada satu pun sekutu utama yang secara terbuka memberikan dukungan militer kepada AS dalam menghadapi potensi serangan balasan Iran di kawasan Timur Tengah.
"Ia sebelumnya melontarkan ancaman eskalasi, tetapi semua pihak di kawasan tahu bahwa jika Anda menyerang sumber energi Iran, maka Iran akan membalas dengan menyerang negara-negara Teluk Arab, yang bisa memicu krisis energi global," ujarnya.
Di dalam negeri, tekanan terhadap Trump juga meningkat karena ia dituding menyalahgunakan wewenang dengan melancarkan serangan militer tanpa persetujuan luas dari Kongres.
Meski Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menyebut Trump telah memberi tahu kelompok bipartisan "Gang of 8", gelombang kritik dan desakan pemakzulan tetap menguat.
Parsi menilai situasi tersebut membuat Trump berusaha menjaga citra seolah-olah Amerika Serikat berada di posisi dominan melalui berbagai pernyataan keras terhadap Iran.
"Ia perlu keluar dari situasi ini. Ancaman-ancaman itu bertujuan memberi kesan bahwa kesepakatan tercapai karena tekanannya," kata Parsi.
Namun ia menambahkan bahwa kesepakatan justru mengarah pada proposal yang diajukan Iran, termasuk rencana 10 poin yang dinilai lebih rasional sebagai dasar negosiasi.
Pemerintah Iran memastikan akan membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz selama dua minggu, bertepatan dengan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat.
Kebijakan ini diumumkan pada Rabu (8/4/2026) sebagai bagian dari langkah meredakan ketegangan di kawasan sekaligus menjamin kelancaran lalu lintas maritim.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa pembukaan jalur aman akan dilakukan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, dengan tetap mempertimbangkan sejumlah keterbatasan teknis di lapangan.
"Selama dua minggu, dibuka jalur aman melalui Selat Hormuz melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran," tulis Araghchi.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa masa gencatan senjata ini juga akan dimanfaatkan untuk membuka jalur diplomasi dengan AS di Islamabad dengan Pakistan sebagai mediator.
Iran mengajukan 10 syarat utama sebagai dasar penerapan gencatan senjata, termasuk penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman, serta pembukaan kembali Selat Hormuz.
Syarat lain yang diajukan meliputi pembayaran penuh kompensasi rekonstruksi kepada Iran, pencabutan seluruh sanksi, serta pelepasan dana dan aset Iran yang dibekukan oleh AS.
Gencatan senjata berlaku segera setelah semua syarat disepakati, meskipun proses negosiasi ke depan diperkirakan tidak akan mudah karena sejumlah tuntutan dinilai masih menjadi tantangan besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
