Repelita [Jakarta] - Ketua Umum Perkumpulan Anak Jokowi Fritz Alor Boy menegaskan bahwa kritik terkait penganugerahan gelar terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur dipicu oleh kekeliruan persepsi.
Ia meminta seluruh pihak tidak membentuk opini yang keliru dengan menyebut mantan kepala negara tersebut telah dinobatkan menjadi raja.
ADVERTISEMENT
Gelar akademis adat yang diberikan kepada sosok Presiden ke-7 tersebut murni sebagai Sesepuh Raja-Raja Timur dan bukan penganugerahan tahta kerajaan.
"Ada oknum-oknum tertentu yang sampai di titik ini masih mengkomplen soal pemberian atau nobatan sesepuh Raja-Raja Timur di NTT," ujar Fritz.
Reaksi kontra yang merebak luas dinilainya sangat menggelikan karena tidak berdasar pada konteks acara sebenarnya.
"Saya mau ketawa takut salah. Tapi saya perlu kasih tahu ke Anda bahwa Pak Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur di NTT bukan lainnya," katanya.
Framing seolah-olah penobatan tersebut mengangkat kedudukan pimpinan wilayah dinilainya amat menyesatkan publik.
"Jadi jangan framing. Tidak ada istilah pemberian atau nobatan raja," ujarnya.
Narasi liar terkait acara penobatan di NTT disebutnya sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu sebelum kegiatan dimulai.
Langkah politis tersebut dinilai sengaja dirancang demi mendiskreditkan nama mantan Presiden RI di mata publik luas.
"Jadi sebelum penobatan sesepuh Raja-Raja Timur di NTT ada oknum-oknum tertentu sudah goreng isu Pak Jokowi akan dinobatkan sebagai Raja-raja Timur di NTT," tuturnya.
Tudingan sindiran juga dilontarkan Fritz kepada pihak penolak yang tidak mengharapkan kehadiran tokoh tersebut di tanah NTT.
"Itu kan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak ingin Pak Jokowi ke NTT," katanya.
Isu dugaan motif persaingan politik antar faksi tertentu turut disinggung oleh pimpinan relawan tersebut.
"Orang-orang yang, maaf ya mungkin takut kalah ke depan. Saya mengecek, ada juga oknum-oknum, salah satu oknum yang saya cek itu dari mana? Merah (PDIP)," ujarnya.
Kendati demikian kebenaran informasi mengenai afiliasi partai tertentu diserahkan kembali kepada penilaian publik.
"Entah benar atau tidak, silakan cari tahu sendiri. Jadi, ada banyak oknum-oknum yang mudah percaya dan termakan oleh permainan framing-framing liar ini," katanya.
Pemberian apresiasi kebudayaan tersebut dipastikan tidak melanggar ketentuan hukum atau sistem tata negara Republik Indonesia.
Konstruksi sejarah bangsa berdiri atas dasar persatuan berbagai pimpinan adat serta kerajaan nusantara.
"Negara kesatuan Indonesia ini atas kesepakatan daripada ada juga Raja-Raja," ujarnya.
Sumbangsih mantan presiden yang memimpin dua periode dinilai sangat layak menerima gelar penghormatan adat tersebut.
Kedudukan kepala negara secara konstitusional merupakan pengayom seluruh simpul adat yang tersebar di wilayah nusantara.
"Di Indonesia ini kan ada Raja A, Raja B bersatu menjadi Indonesia. Pemimpinnya adalah Presiden. Pak Jokowi pernah memimpin seluruh Raja-Raja yang ada di Indonesia ini," katanya.
Semat kehormatan tersebut dipandang wajar dan sah secara adat tanpa melanggar tatanan hukum negara.
"Maka itu ketika diberikan gelar sebagai sesepuh raja-raja maka tidak ada yang salah. Itu adalah hal yang benar," ucap Fritz.
Ketua PAJO mempertegas bahwa apresiasi tersebut murni aspirasi warga lokal dan bukan atas permintaan pribadi.
Penganugerahan apresiasi seperti itu terbuka bagi seluruh tokoh bangsa mana pun apabila dikehendaki oleh warga setempat.
"Yang memberikan kepada Pak Jokowi juga bukan Pak Jokowi yang punya keinginan tapi kan masyarakat," ujarnya.
Sikap terbuka untuk penganugerahan gelar serupa dinilai berlaku merata bagi figur-figur nasional lainnya.
"Jadi kalau Ibu Megawati juga mau ya silakan. SBY juga mau ya silakan saja. Ya terserah siapapun itu terserah," kata Fritz. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
