Repelita Jakarta - Aktivis 98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga urgensi reformasi Polri yang dinilainya berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan.
Terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Ubedilah menegaskan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara dalam membangun demokrasi yang lebih baik ke depan.
ADVERTISEMENT
“Untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan yang lebih baik dalam membangun demokrasi, persoalan serangan air keras itu harus diungkap, terutama siapa aktor intelektual di baliknya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (30/3/2026).
Ia juga menekankan bahwa kasus tersebut harus diadili di peradilan umum karena menyasar warga sipil di luar konteks tugas militer, sehingga akan menunjukkan kepada dunia bahwa penegakan hukum dilakukan secara independen.
“Dengan diadili di peradilan umum, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa penegakan hukum dilakukan secara independen, demi kepentingan hukum, bangsa, dan kemanusiaan,” katanya.
Dalam konteks geopolitik, Ubedilah mengkritik posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dinilainya tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif karena forum tersebut sarat kepentingan dan tidak memiliki legitimasi internasional yang kuat.
“Board of Peace itu lebih terlihat sebagai Board of Trump, didominasi oleh Donald Trump dan tidak berbasis mandat legal PBB,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas dengan keluar dari BoP menggunakan argumen konstitusional, kemanusiaan, dan rasional karena hal itu merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.
Sementara itu, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ubedilah menilai kebijakan tersebut sejak awal memiliki persoalan mendasar baik dari sisi konsep maupun implementasi dalam menyelesaikan persoalan gizi dan stunting.
Ia menyoroti kondisi fiskal negara yang terbatas serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola program yang menjadi instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi jejaring elit kekuasaan.
“Ada indikasi kuat MBG menjadi instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi jejaring elit kekuasaan, sehingga citra publiknya buruk dan banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia menyarankan evaluasi total bahkan moratorium program, dengan memulai MBG sebagai pilot project di daerah miskin dan terluar terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional.
Di sisi lain, Ubedilah juga menilai reformasi Polri belum menunjukkan perkembangan signifikan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berdasarkan berbagai survei yang masih sangat rendah.
“Kepercayaan publik itu sangat kecil, bahkan tidak sampai 30 persen yang benar-benar yakin,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya reformasi struktural dan kultural secara bersamaan, dimulai dari pergantian pimpinan dan penataan pejabat serta membenahi praktik penegakan hukum agar bebas dari korupsi, pungli, dan nepotisme.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan kepolisian berbasis nilai demokrasi dan hak asasi manusia demi masa depan Indonesia yang lebih baik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
