Repelita Jakarta - Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu (11/4/2026) di Pakistan, dengan harapan menemukan titik temu karena akan berdampak terhadap stabilitas stok dan harga minyak dunia.
Meskipun Selat Hormuz telah dibuka kembali setelah adanya kesepakatan gencatan senjata, jalur utama pasokan minyak dunia tersebut belum dapat dilalui secara normal karena berbagai kendala teknis.
ADVERTISEMENT
Salah satu penyebab utamanya, seperti yang disampaikan pejabat Amerika Serikat, adalah Iran tidak mampu untuk mengambil kembali ranjau-ranjau yang mereka pasang sebelumnya di perairan selat.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menyebut jika negosiasi antara AS dan Iran tidak menemukan titik temu, harga minyak global akan kembali terdampak.
Ia memperkirakan harga minyak akan kembali naik menyentuh angka di atas 100 dolar AS per barel jika Selat Hormuz tidak dapat dilalui secara normal.
Padahal pasca gencatan senjata, harga minyak dunia sudah mulai turun ke level rata-rata 90 dolar AS per barel dari puncaknya saat konflik.
Kenaikan harga itu dipastikan akan berdampak kepada seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang masih mengimpor minyak.
Konsekuensinya bagi Indonesia, biaya subsidi yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak secara signifikan.
Sebab asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memang mengatakan bahwa harga BBM subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
Menurutnya, kebijakan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.
Dengan asumsi tersebut, defisit APBN dipastikan tetap aman di kisaran 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun dengan dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif, Fahmy mempertanyakan sampai kapan APBN dapat menanggung defisit yang terjadi akibat lonjakan harga.
"Nah pertanyaannya sampai kapan itu bisa bertahan?," katanya saat dihubungi pada Sabtu (11/4/2026).
Di samping itu, Fahmy juga menyoroti upaya pemerintah yang mengalihkan pasokan minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain seperti Amerika Serikat.
Tercatat impor minyak mentah dari Timur Tengah mencapai 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional.
Fahmy menilai bahwa langkah yang ditempuh pemerintah itu juga memiliki konsekuensi, yakni biaya logistik yang lebih mahal dan kecocokan spesifikasi minyak dengan kilang pengolahan di Indonesia.
"Karena yang pertama apakah minyak mentah yang dibeli dari Amerika itu cocok dengan kilang kita?" ujar Fahmy mempertanyakan.
Menurutnya, jika spesifikasi tidak cocok, maka diperlukan penyesuaian yang membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit.
Kemudian impor minyak dari Amerika Serikat membutuhkan biaya logistik yang lebih mahal karena jarak tempuh yang jauh lebih panjang.
Jarak dari AS ke Indonesia jauh lebih jauh dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang berdekatan secara geografis.
"Nah sehingga dari kedua variabel tadi, kalau tetap membeli dari Amerika itu, ya bisa, tetapi harganya jauh lebih mahal dibanding membeli di Timur Tengah," ujar Fahmy.
Fahmy pun memahami bahwa situasi saat ini menjadi sangat dilematis bagi pemerintah Indonesia.
Di satu sisi pemerintah harus menjaga APBN, namun di sisi lain harus menjaga daya beli masyarakat agar tidak terpuruk.
"Nah ini memang pilihan sulit gitu ya, tampaknya pemerintah Prabowo itu lebih mendahulukan meringankan beban rakyat," ujarnya mengakhiri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
