Repelita [Jakarta] - Pemerintah Inggris memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing usai memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan baja British Steel yang sebelumnya dikelola oleh konglomerat asal China, Jingye Group.
Tindakan London ini dipandang sebagai pergeseran drastis kebijakan ekonomi, di mana negara yang identik dengan paham pasar bebas justru melakukan intervensi langsung terhadap aset swasta.
ADVERTISEMENT
Kementerian Perdagangan China secara resmi menyatakan penolakan tegas serta kekecewaan mendalam atas kebijakan pengambilalihan aset tersebut.
Beijing berargumen bahwa Inggris telah mengabaikan peran besar Jingye Group yang berhasil menyelamatkan perusahaan baja tersebut dari ambang kebangkrutan beberapa tahun silam.
Pihak Inggris mengabaikan kontribusi signifikan Jingye terhadap perekonomian dan masyarakat Inggris.
Pengambilalihan paksa atas nama keamanan nasional telah sangat merugikan hak dan kepentingan sah Jingye, sekaligus memengaruhi kepercayaan perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Inggris, tegas juru bicara kementerian tersebut.
Langkah nasionalisasi ini diambil Inggris dengan dalih menjaga kepentingan strategis dan keamanan nasional di tengah eskalasi geopolitik global.
Baja dianggap sebagai komoditas vital yang menopang sektor pertahanan, pembangunan infrastruktur, hingga ketahanan rantai pasok domestik di tengah ancaman krisis ekonomi.
Meski demikian, Beijing mendesak agar pemerintah Inggris tetap mematuhi kesepakatan internasional terkait perlindungan investasi serta menjamin perlakuan adil bagi perusahaan China.
Sebagai bentuk respons, China kini tengah mempertimbangkan berbagai langkah hukum, termasuk mendukung upaya gugatan kompensasi yang diajukan pihak investor.
Sengketa ini diprediksi akan berlanjut ke jalur arbitrase internasional untuk menentukan nilai ganti rugi yang pantas atas investasi yang telah ditanamkan Jingye Group sejak 2020.
Selain jalur hukum, China berpotensi meninjau ulang kebijakan investasi perusahaannya di Inggris sebagai bentuk protes tidak langsung terhadap iklim usaha yang dianggap kurang kondusif.
London sendiri menyatakan akan menempuh prosedur penilaian independen untuk menentukan besaran kompensasi yang layak guna meminimalisir dampak sengketa ini.
Nasib hubungan ekonomi kedua negara kini tengah berada di titik krusial, di mana keamanan industri nasional beradu dengan komitmen liberalisasi investasi yang selama ini dijunjung tinggi (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
