Repelita [Jakarta] - Desakan evaluasi total terhadap susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih disuarakan oleh pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyusul insiden ketegangan saat aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026.
Langkah tegas dinilai perlu diambil oleh kepala negara guna menertibkan jajaran menteri yang disinyalir memiliki keterikatan politik dengan kepemimpinan era terdahulu.
ADVERTISEMENT
Pembersihan jajaran kabinet dianggap krusial untuk mencegah potensi gangguan stabilitas yang berasal dari dalam lingkaran pemerintahan sendiri.
"Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” tegas Muslim Arbi kepada media, Jumat (28/8/2026).
Gejolak keamanan serta kerusuhan yang mewarnai aksi massa akhir Agustus tersebut diimbau agar diusut secara tuntas oleh jajaran aparat penegak hukum.
Skenario politik tertentu ditengarai melatarbelakangi eskalasi massa di lapangan guna memicu ketidakstabilan pemerintahan yang tengah berjalan.
Penyelidikan mendalam diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pergerakan yang bertujuan mendorong pergeseran kepemimpinan nasional.
“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami, apakah ada skenario untuk menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian terjadi perubahan kekuasaan dan Wapres Gibran yang naik,” ujarnya.
Persoalan tersebut diharapkan dapat dibuktikan secara objektif melalui prosedur hukum resmi oleh instansi penegak hukum.
Pernyataan publik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyusul beredarnya rekaman pertemuan di Solo bersama mantan Presiden Jokowi pada Senin, 24 Agustus 2026, turut menjadi sorotan.
Pihak kepolisian didorong untuk memanggil dan meminta keterangan Budi Arie guna mendalami dampak narasi tersebut terhadap posisi pemerintah.
“Polisi harus memeriksa Budi Arie. Pernyataannya perlu didalami karena ada indikasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan Prabowo,” tegas Muslim.
Dinamika internal di lingkaran kekuasaan dinilai wajib diantisipasi agar tidak memicu keretakan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Presiden dianjurkan segera melakukan penataan ulang posisi menteri untuk memastikan seluruh jajaran memiliki komitmen tunggal.
“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal ke pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik lainnya. Jangan sampai Prabowo dikelilingi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Perombakan susunan pembantu presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara yang dapat dieksekusi pascakerusuhan massa.
Pengungkapan secara transparan mengenai dalang dan motif di balik pergerakan massa diharapkan dapat memperjelas peta politik yang berkembang.
“Semua harus dibuka secara terang-benderang. Kalau ada pihak yang bermain dan memanfaatkan demonstrasi untuk agenda perebutan kekuasaan, maka harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
