Repelita [Jakarta] - Pegiat kesetaraan dan isu kemanusiaan menilai penayangan video dokumenter yang memicu kontroversi di berbagai daerah merupakan sebuah cerminan kecil dari potret penyingkiran hak-hak masyarakat komunal.
Karya visual tersebut dinilai berhasil memotret adanya ketimpangan arah kebijakan strategis yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai keluhuran harkat dan martabat kehidupan manusia sipil.
ADVERTISEMENT
Fenomena marginalisasi adat dan ekosistem tersebut dibongkar oleh sang aktivis perempuan dalam sebuah program bincang-bincang khusus melalui narasi keprihatinan berupa “Film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta ada tiga hal, fakta peminggiran masyarakat adat, pengerusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusiawi,” di hadapan publik.
Ia menegaskan tidak menaruh tendensi untuk mendiskreditkan otoritas tertentu, namun realitas menunjukkan bahwa transformasi kesejahteraan di wilayah ujung timur Indonesia tersebut belum memperlihatkan lompatan berarti dari masa ke masa.
Sorotan tajam dialamatkan pada kerentanan posisi kelompok gender dan generasi muda yang kerap menjadi korban paling terdampak akibat eksploitasi ruang hidup sebagaimana terekam dalam tayangan tersebut.
Keterkaitan problem kemanusiaan antardaerah disuarakan oleh sang tokoh dengan memaparkan bukti komparasi wilayah luar papua melalui penjelasan berupa “Jadi, film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik diantara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, masyarakat Samin mengalami proses-proses pengerusakan alam, di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi pengerusakan alam disana,” secara gamblang.
Dinamika sosiologis di tanah cenderawasih diakui sangat kompleks lantaran posisi geografisnya memegang peranan yang sangat strategis dalam konstelasi perebutan pengaruh ekonomi global.
Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan ke depan dituntut untuk merombak total cara pandang tata ruang agar tidak lagi mengorbankan kelestarian lingkungan demi target pendapatan makro semata.
Ketidakberdayaan warga lokal di tengah masifnya industri ekstraktif asing puluhan tahun disoroti kembali oleh sang narasumber melalui gugatan moral berupa “Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi atas dasar pembangunan, kadang saya bertanya pembangunan itu untuk siapa. Karena kalau saya lihat Freeport saja yang sudah puluhan tahun disana itu tidak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli,” sebagai penutup paparan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
