Repelita [Jakarta] - Kemunculan sebuah petisi daring yang mengusulkan tes DNA bagi pihak-pihak yang bersengketa atas takhta keraton kasunanan surakarta menuai sorotan.
Kedua kubu yang saling klaim kepemimpinan menyatakan sama sekali tidak mengetahui inisiatif pembuatan petisi tersebut.
ADVERTISEMENT
Pengageng Sasana Wilapa Kubu Purboyo, GKRP Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menegaskan bahwa seruan tersebut tidak berasal dari lembaga resmi keraton.
Pihaknya menilai dokumen digital yang beredar di platform petisi itu tidak memiliki urgensi untuk ditanggapi secara serius.
“Petisi itu kan dibuat atau diedarkan bukan akun resmi Keraton Surakarta. Itu kan yang membuat saya nggak tahu. Tujuannya untuk apa. Kemudian juga bukan secara resmi disebarkan oleh akun Keraton Surakarta maupun akun Lembaga Dewan Adat. Jadi menurut saya kenapa harus ditanggapi,” kata GKRP Timoer.
Selain dianggap tidak memberikan solusi, keberadaan usulan tersebut dinilai hanya berpotensi memperkeruh situasi internal keraton.
“Kalau saya sebagai pejabat di keraton kami tidak pernah membuat seperti itu. Kemudian tidak ada gunanya seperti itu. Karena Keraton sudah punya aturan adatnya sendiri. Punya hukum adatnya sendiri. Kami tidak merasa harus menanggapi isu seperti itu. Petisi yang makin membuat kacau maupun tidak menuju dalam perdamaian,” jelasnya.
Kubu Purboyo memastikan tidak akan menempuh jalur hukum guna menyelidiki kemunculan petisi yang dinilai tidak penting itu.
“Kami nggak takut seperti itu. Karena sebuah petisi seperti itu setahu saya tidak bisa dibuat pembuktian secara hukum. Enggaklah (menyelidiki pembuatan petisi). Buat saya nggak penting. Enggak perlu. Enggak (langkah hukum),” terangnya.
Fokus utama kubu tersebut saat ini dialihkan sepenuhnya untuk kemajuan keraton ketimbang memikirkan isu yang dianggap sebagai ulah pihak luar.
“Saya anggap sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu ditanggapi. Kami fokus ke kebaikan keraton. Saya tidak pernah dikirimkan menemukan dikirimi link-nya. Karena tidak menganggap sesuatu yang penting saya fokusnya tidak ke situ. Buat saya buzzer yang ingin memperkeruh suasana. Mungkin masyarakat akan melihat siapa yang di sini bermain. Masyarakat lebih pintar menilai,” jelasnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh pimpinan eksekutif lembaga dewan adat keraton surakarta, KPH Eddy Wirabhumi.
Meski sempat mendengar peredaran kabar tersebut, pihak LDA memilih untuk bersikap acuh tak acuh dan mengabaikannya.
“Saya dengar. Tapi saya belum tahu. Ah biarkan saja,” ungkapnya.
Petisi yang diinisiasi oleh kelompok mengatasnamakan aliansi budaya indonesia itu sebelumnya sempat mencuat dengan narasi pembentukan tim independen penyelaras takhta.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
