Repelita Jakarta - Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan setelah menjabat selama satu tahun dan enam hari menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan publik.
Wartawan senior Edy Mulyadi mengungkapkan pandangannya mengenai seberapa besar dosa seorang menteri hingga harus dicopot tanpa adanya penjelasan resmi dari pemerintah terkait kesalahan fatal.
ADVERTISEMENT
Keputusan pencopotan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 tersebut langsung memunculkan spekulasi luas mengenai pihak-pihak yang diuntungkan dari kepergiannya.
Laporan dari kantor berita Reuters pada tanggal 16 September mengungkapkan adanya ketegangan birokrasi yang melibatkan perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan.
Perselisihan tersebut dikabarkan terjadi antara Purbaya dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, yang keberatan atas mutasi besar-besaran di lingkungan kementerian.
Djaka Budhi Utama dan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, disebut-sebut tidak menyetujui kebijakan rotasi pejabat yang dilakukan oleh Purbaya secara profesional.
Berdasarkan laporan sumber pemerintah, Djaka memiliki latar belakang sebagai bagian dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ketika masih aktif berdinas di militer.
Kondisi tersebut membuat Djaka diklaim mempunyai akses langsung yang kuat kepada Presiden, sementara Purbaya memerlukan persetujuan lingkaran dalam untuk bisa menemui Kepala Negara.
Puncak perselisihan ini terjadi menjelang pelantikan ratusan pejabat baru ketika Purbaya menjelaskan bahwa rotasi tersebut telah melalui konsultasi dan penilaian objektif.
Djaka kemudian dilaporkan menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Presiden Prabowo pada hari Jumat, 11 September, sebelum keberangkatan rombongan kepresidenan menuju India.
Setelah kembali ke Tanah Air pada hari Senin, Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk memberhentikan Purbaya melalui sambutan telepon dari Mensesneg Prasetyo Hadi.
Kabar pemecatan itu diterima langsung oleh Purbaya ketika dirinya tengah menjalankan agenda rapat resmi bersama anggota DPD RI di Jakarta.
Menanggapi laporan tersebut, Djaka Budhi Utama sempat memberikan bantahan kepada awak media pada tanggal 15 September mengenai adanya konflik internal yang mendahului pencopotan tersebut.
Pihak Suahasil Nazara yang kini menggantikan posisi sebagai Menteri Keuangan menyatakan akan segera meninjau ulang seluruh kebijakan pengangkatan pejabat yang sebelumnya dipersoalkan.
Perubahan konfigurasi penanganan anggaran negara ini juga melibatkan hubungan koordinasi baru bersama Danantara serta lembaga strategis lainnya di bawah kepemimpinan menteri yang baru.
Keberhasilan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen menunjukkan bahwa kinerja Purbaya selama menjabat tidak bisa diabaikan begitu saja oleh publik.
Hingga saat ini, alasan konkret dan spesifik di balik keputusan pemberhentian mendadak tersebut belum pernah diungkapkan secara transparan kepada masyarakat luas.
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar catatan pencopotan seorang menteri, melainkan cerminan dinamika kekuasaan dan pengaruh di dalam lingkaran pengambilan kebijakan ekonomi nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
