Repelita Jakarta - Pucuk pimpinan kementerian pertahanan membeberkan argumentasi mendasar di balik kebijakan komunikasi jajarannya bersama markas besar militer yang cenderung membatasi diri dari hiruk-pikuk opini publik.
Langkah membatasi interaksi langsung dengan media massa tersebut diambil demi mengeliminasi potensi distorsi informasi serta menghindari adanya salah tafsir dalam penyampaian narasi strategis di ruang komunal.
ADVERTISEMENT
“Jadi kalau kami sempat berbicara ke luar, khawatir mohon maaf teman-teman terpeleset kata-katanya,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026.
Dirinya menilai bahwa mekanisme penyampaian laporan performa serta pemaparan kebijakan pertahanan melalui forum resmi bersama legislatif jauh lebih memiliki kepastian hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Oleh sebab itu jajaran pemangku kebijakan pertahanan memilih menempuh jalur formal parlemen untuk mendistribusikan setiap capaian kinerja operasional kepada masyarakat luas melalui representasi para wakil rakyat.
“Tapi kalau kami berbicara di sini, itu ada akuntabilitas dan ada legitimasi, sehingga kami memang melaporkan apa yang kami kerjakan kepada rakyat melalui representasinya di Komisi I,” ujarnya memberikan argumentasi filosofis di balik sistem laporan tersebut.
Langkah pelaksanaan sidang komisi yang dibuka secara transparan ini dinilai menjadi momentum paling tepat guna menjawab kegundahan publik yang selama ini menyoroti sikap irit bicara para petinggi militer.
Penjelasan komprehensif ini sekaligus menepis asumsi miring mengenai minimnya respons aktif dari jajaran menteri maupun para kepala staf angkatan bersenjata dalam menanggapi dinamika keamanan yang bergulir di tanah air.
“Sering timbul banyak pertanyaan, kenapa itu pimpinan Kemhan dan pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan, tidak banyak berbicara terhadap berbagai isu? Saya kira bapak-bapak sudah tahu isunya,” jelasnya meredam spekulasi negatif luar.
Dirinya menguraikan bahwa pola komunikasi tertutup tersebut berakar kuat pada implementasi doktrin organisasi militer yang menuntut kepatuhan total terhadap satu kesatuan komando terpusat di bawah kendali panglima tertinggi.
Mengingat kedudukan institusi bersenjata bertindak sebagai instrumen operasional kepala negara maka penataan arus informasi publik wajib diselaraskan melalui satu pintu demi menjaga soliditas serta wibawa komando pertahanan nasional.
Melalui keselarasan asas tersebut jajaran legislatif bidang pertahanan diposisikan sebagai wadah paling representatif bagi militer untuk mendiskusikan berbagai persoalan krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Karena Komisi I adalah representasi dari rakyat yang memilih, rakyat yang berdaulat,” pungkasnya menutup sesi pemaparan strategis mengenai tata kelola komunikasi publik di lingkungan korps pertahanan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
