Repelita Jakarta - Sengketa mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 kini menjadi perhatian media internasional.
Perkara tersebut tercatat di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, dengan pokok permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi mencatat para pemohon meminta agar pencalonan Gibran dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pendidikan serta meminta pembatalan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pencalonannya.
Sorotan terhadap perkara tersebut juga muncul dalam pemberitaan media asing yang membahas kembali riwayat pendidikan Gibran dan proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia.
Perkara ini telah memasuki tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli dan saksi dari para pihak pada 30 September dan 1 Oktober 2026.
Pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK menjadwalkan pemeriksaan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia.
Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara masih berlangsung dan belum sampai pada tahap pembacaan putusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon dalam perkara tersebut sebelumnya menyatakan bahwa mereka ingin keabsahan persyaratan pendidikan Gibran diuji melalui persidangan yang terbuka dan dapat diperiksa secara hukum.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 selanjutnya menjadi dasar pemeriksaan MK terhadap berbagai dalil, keterangan, dan bukti yang diajukan para pihak terkait persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
