Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah mengakui perlunya evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaannya.
Wacana perombakan skema program ini mencuat seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengetatan sasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna.
ADVERTISEMENT
Program yang sebelumnya dirancang sebagai intervensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia itu kini memasuki fase evaluasi yang serius.
Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk menertibkan dapur MBG sekaligus meninjau ulang siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dari yang cenderung merata menjadi lebih terarah dan selektif.
Evaluasi ini dinilai sangat penting karena tanpa perbaikan tata kelola, program sebesar MBG berpotensi menjadi tidak efisien dan membuang anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan untuk memperbaiki gizi anak di Indonesia masih sangat mendesak dan tidak bisa ditunda.
Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan angka stunting masih berada di kisaran 21,5 persen pada tahun 2024.
Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa kelompok masyarakat miskin masih kesulitan mengakses makanan bergizi setiap harinya.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan.
Tim ini bertugas mengevaluasi kinerja dapur MBG sekaligus memastikan bantuan diterima oleh pihak yang paling membutuhkan.
Dalam menentukan penerima, pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis data statistik semata, tetapi juga kondisi nyata di lapangan.
Misalnya, sekolah swasta dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu tidak akan menjadi prioritas program ini.
Sementara di sekolah negeri yang lebih heterogen, pemerintah akan menggunakan metode kuesioner untuk menyaring penerima manfaat.
Namun pendekatan ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait validitas data dan potensi bias dalam pengisian kuesioner.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi data lintas lembaga agar hasilnya akurat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah masih fokus menyatukan data sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Ia menyebut akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak salah distribusi.
Dari sisi ekonomi, langkah evaluasi ini dinilai sebagai koreksi yang tepat oleh para pengamat.
Ekonom dari INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai program MBG selama ini terlalu luas sehingga berisiko tidak efisien.
Dalam kondisi fiskal yang tertekan dengan defisit anggaran mendekati 1 persen PDB, kebijakan yang lebih terarah dianggap sangat mendesak.
Meski begitu, ada risiko jika program dibuat terlalu selektif.
Kesalahan dalam pendataan bisa membuat kelompok yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, atau dikenal sebagai exclusion error.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai perubahan ini sebagai momentum reformasi besar.
Ia memperkirakan potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp230 triliun jika program dibuat lebih tepat sasaran.
Studi Celios juga menemukan adanya inclusion error hingga 34,2 persen, yang berarti sebagian penerima bantuan bukan kelompok paling membutuhkan.
Bhima juga mengkritik skema dapur SPPG yang dinilai mahal dan kompleks.
Ia mengusulkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah dan posyandu untuk menekan biaya.
Menurutnya, reformasi MBG bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan cara pandang dalam kebijakan sosial.
Pemerintah dituntut mampu menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Dengan jumlah penduduk miskin yang masih signifikan, tantangan terbesar program ini adalah memastikan bantuan tepat sasaran.
Ke depan, keberhasilan MBG tidak lagi diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah program ini perlu diperbaiki, melainkan seberapa cepat dan seberapa tepat pemerintah mampu merombak sistem yang ada.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
