Repelita Jakarta - Dinamika politik tanah air memasuki babak baru yang penuh kejutan seiring langkah berani kepala negara merangkul barisan tokoh kritis ke dalam lingkaran birokrasi istana.
Kebijakan akomodatif tersebut memicu spekulasi luas mengenai pergeseran peta kekuatan serta posisi tawar dari para loyalis pemerintahan sebelumnya di panggung kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Ulasan mendalam mengenai fenomena masuknya para kritikus siber ke dalam struktur formal dewan penasihat kepresidenan disiarkan secara daring pada tanggal 2 Oktober 2026.
Melalui pemaparan liputan video di kanal YouTube Sahabat Setari, sang pembawa acara mengulas korelasi di balik pemberian kursi jabatan strategis itu.
Dalam narasi siaran digital tersebut, pembawa acara Sahabat Setari memaparkan, "Banyak kejutan tapi saya kira ini mengandung unsur optimisme Buat saya sih begitu ya Bagaimana ketika Rocky Krung dilantik menjadi Watim Press justru Gebran makin tersudut apakah ini tidak berhubungan oh saya kira sangat berhubungan Bagaimana kita lihat seorang Rocky ini sangat keras terhadap Gibran Raka Bumi Neraka Walaupun di Wattimpres itu dia bersama-sama dengan paman Utsman Banyak kejutan banyak kejutan tapi ada optimisme tetap."
Langkah Prabowo Subianto menarik figur vokal dinilai sebagai strategi inklusif, namun di sisi lain berpotensi menekan posisi tawar Gibran Rakabuming Raka.
Kehadiran barisan intelektual seperti Syahganda Nainggolan yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta Jumhur Hidayat selaku Menteri Lingkungan Hidup mempertegas arah konsolidasi baru.
Di hadapan para jurnalis siber saat mendatangi area Istana Negara, Rocky Gerung kembali menegaskan orisinalitas independensi pemikiran filosofisnya.
Mengenai ketegasan komitmen pergerakan kritiknya pascapelantikan resmi tersebut, Rocky Gerung menyatakan, "Sikap saya tetap, pandangan saya tetap radikal."
Pada saat yang bersamaan, jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi justru mengungkap fakta mengejutkan mengenai tidak adanya dokumen kelulusan formal setara sekolah menengah atas milik sang wakil presiden.
Berdasarkan kesaksian tim verifikasi kementerian, berkas pendaftaran pemilu yang diserahkan dari luar negeri terbukti hanya berupa transkrip nilai serta sertifikat persentase kehadiran saja.
Temuan hukum di meja hijau ini dinilai para pengamat akan semakin mempercepat potensi terjadinya diskualifikasi politik terhadap sang pemimpin muda di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
