Repelita Jakarta - Insiden gangguan kesehatan massal akibat konsumsi menu Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah terus menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan dari waktu ke waktu.
Situasi tersebut memicu pandangan kritis dari kalangan pengamat politik nasional terhadap efektivitas langkah penanganan yang telah diambil oleh instansi berwenang.
ADVERTISEMENT
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai kebijakan penghentian sementara kerja sama dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi bermasalah masih belum menyentuh akar permasalahan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Fernando Emas dalam Program On Focus yang disiarkan melalui kanal YouTube Tribunnews Solo dari Studio Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).
Menurut pandangan Fernando Emas, penghentian operasional sementara tersebut tidak mencerminkan adanya keseriusan penuh dari pemerintah dalam mengawasi pengelolaan program sosial skala besar.
Dalam kesempatan yang sama, Fernando Emas secara terbuka menyampaikan kritikan tajam terhadap sikap kepala negara yang dinilai cenderung menganggap remeh insiden keracunan massal tersebut.
Melalui program bincang-bincang tersebut, Fernando Emas menegaskan bahwa tanggapan resmi dari istana mengenai kasus kesehatan siswa tidak menunjukkan sensitivitas yang memadai terhadap keselamatan publik.
Pernyataan narasumber selengkapnya termuat dalam kutipan berikut ini yang direkam secara langsung dari diskusi terbuka tersebut.
"Saya kira tidak cukup hanya sekedar apa suspend atau menghentikan sementara terkait dengan apa ya kerja sama dengan SPPG."
"Tetapi saya melihatkan di sini tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo Subianto melihat terkait dengan persoalan-persoalan pengelolaan MBG."
"Karena apa? Berulang kali kan Pak Prabowo menganggap kecil persoalan ini. Misalnya hanya sekian persen, jadi tidak tidak menganggap apa ya serius orang yang mengalami keracunan terkait dengan hal itu."
"Terus kemudian yang terakhir hal yang biasa misalnya, karena ada respons masing-masing orang, terkait dengan makanan yang dianggap tidak biasa diterima oleh tubuh. Ini kan sebenarnya tidak tepat tidak pantas dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto."
Perdebatan publik mengenai hal ini turut dipicu oleh pernyataan kepala negara sebelumnya yang pernah menyebut keluhan pencernaan sebagai dinamika yang lumrah terjadi.
Komentar tersebut sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peluncuran digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 17 November 2025.
Pemerintah sendiri mencatat bahwa program makan bergizi yang menjangkau jutaan penerima manfaat ini memerlukan pengawasan ketat agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
