Repelita [Jakarta] - Langkah politik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang merangkul mahasiswa melalui dialog hingga ajakan kunjungan kerja menuai beragam respons publik.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai manuver yang dilakukan oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut merupakan konsekuensi lumrah bagi seorang pejabat publik.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, setiap aksi yang dipertontonkan oleh elite negara, apalagi setingkat wakil presiden, akan senantiasa memancing atensi dan perdebatan di tengah masyarakat.
"Yang dilakukan elite, apalagi wakil presiden, pasti dibicarakan. Kedua, pasti memunculkan perdebatan. Ketiga, tentu menimbulkan pro dan kontra," kata Adi lewat kanal Youtube pribadinya, Jumat, 19 Juni 2026.
Gibran sebelumnya menjadi pusat perhatian publik setelah membuka pintu bagi aktivis BEM yang berunjuk rasa untuk menyampaikan berbagai tuntutan secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, ia berkomitmen akan menjamin keterbukaan ruang komunikasi politik serta berupaya mengakomodasi masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa.
Sikap akomodatif ini sempat menarik perhatian, mengingat adanya kelompok mahasiswa lain yang sebelumnya merasa tidak mendapatkan perlakuan serupa saat melakukan demonstrasi.
Selanjutnya, putra sulung Presiden ke-7 RI itu pun mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah untuk turut serta dalam agenda kunjungan kerjanya.
Mahasiswa diajak meninjau langsung implementasi program unggulan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta operasional Koperasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah.
Adi menjelaskan bahwa fenomena ini melahirkan dua perspektif, yakni apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah dan kecurigaan terkait agenda pencitraan menjelang kontestasi 2029.
"Ada yang mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan wapres sebagai bentuk komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik publik. Meski pada saat yang sama ada yang menuding ini sebagai upaya membangun citra sebagai wakil presiden yang peduli, bahkan dikaitkan dengan agenda menuju 2029," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam ruang demokrasi merupakan hal yang wajar selama dijalankan dengan etika politik yang sehat.
Ia secara tegas menekankan bahwa setiap perdebatan harus dijauhkan dari praktik penyebaran disinformasi, fitnah, maupun serangan yang bersifat pribadi terhadap pihak tertentu.
"Yang paling penting dalam suasana kebangsaan, tidak boleh ada hoaks, tidak boleh ada fitnah, tidak boleh saling menghujat, dan tidak boleh saling mencaci maki," tegasnya.
Adi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai politik secara dewasa sebagai sarana mempererat persahabatan dan memperkuat perbedaan yang sehat.
"Maknai politik sebagai biasa-biasa saja, yaitu politik kebangsaan, politik persahabatan, dan politik perlawanan," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
