Repelita [Jakarta] - Peta perpolitikan tanah air bergejolak kembali seusai wacana yang dilempar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait probabilitas percepatan alih kepemimpinan nasional mendahului Pemilu 2029.
Dinamika tersebut mengundang rekasi keras dari Budianto Tarigan selaku pendiri sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Relawan Projo kurun waktu 2014–2019.
ADVERTISEMENT
Tokoh relawan tersebut menilai manuver yang diperlihatkan di hadapan publik merupakan cerminan dari kecemasan politik yang sedang melanda kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarganya.
Narasi yang dihembuskan di ruang terbuka disinyalir menjadi sarana penjajakan situasi demi meluncurkan tawaran kompromi politik guna membentengi masa depan Dinasti Solo.
Langkah melempar wacana situasi negara yang sedang prihatin dipandang sebagai taktik menguji reaksi publik untuk menarik perhatian Jokowi.
Langkah tersebut dianggap berusaha menerjemahkan kepenatan internal mengenai kejelasan nasib karier politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kawan satu ini kan selalu bertumpu pada kepentingan dirinya. Dia mencoba menyimpulkan situasi alam pikiran Pak Jokowi, terutama masalah Prabowo-Gibran. Ini seolah-olah menciptakan panggung baru agar tetap diberi penugasan politik," ujar Budianto.
Sikap penyampaian klarifikasi serta permohonan maaf seusai timbulnya gelombang kritikan juga tak luput dari sentilan tajam.
"Kalau sudah bicara di forum relawan di sebelah Jokowi, itu sudah mencerminkan representasi organo. Begitu ada reaksi keras lalu minta maaf, itu namanya tidak konsisten dan penakut. Harusnya kalau mau evaluasi kondisi bangsa, evaluasi secara total 10 tahun terakhir, jangan kesan cuci tangan dan melimpahkan semua beban ke Prabowo," tegas Budianto.
Kecemasan utama lingkaran Solo disinyalir bersumber dari ketidakpastian peta jalan politik menuju agenda Pemilu 2029 mendatang.
Pinangan politik untuk menduetkan pasangan Prabowo-Gibran selama dua masa jabatan dinilai belum memperoleh lampu hijau dari Prabowo Subianto maupun jajaran Partai Gerindra.
Kondisi tersebut kian diperberat oleh kemunculan beragam desakan hukum serta tekanan publik yang terus menyasar Jokowi dan Gibran pasca-purnatugas.
Apabila posisi politik Gibran tidak terkunci secara kokoh, maka konsekuensi hukum bagi lingkar kekuasaan Solo di masa depan berada pada taraf yang amat mengkhawatirkan.
"Jika Jokowi tidak berhasil menjaga anaknya untuk tetap berkuasa, risiko hukumnya sangat besar. Itulah yang membuat Pak Jokowi hari ini gelisah. Pertahanan terakhir dari Dinasti Solo ini adalah memohon balas budi dari Prabowo agar keluarga dijamin dan dijaga dari proses hukum di kemudian hari," ungkapnya.
Kerja sama politik pada perhelatan Pilpres 2024 lalu dijadikan pijakan dasar bagi lingkar Solo untuk menagih janji jaminan perlindungan tersebut.
Mengenai anggapan bahwa kondisi perekonomian dan sosial-politik negara sedang tertekan, persoalan tersebut dipandang sebagai dampak beruntun dari kebijakan selama satu dekade kepemimpinan sebelumnya.
Lonjakan utang negara yang menembus ribuan triliun rupiah beserta defisit tata kelola sektor hukum dan pertambangan ditekankan bukan merupakan kesalahan dari pemerintahan yang baru berjalan.
"Kondisi bangsa hari ini memang berat dan hancur-hancuran. Utang kita menumpuk, ideologi, politik, hukum, hingga sosial budaya rusak serusak-rusaknya. Tapi itu adalah akibat dari proses 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Jangan karena ada agenda pribadi, lalu tiba-tiba melempar batu sembunyi tangan," cetusnya.
Mengenai isu percepatan alih kekuasaan, situasi riil dinilai masih sangat solid di mana jajaran institusi TNI beserta elemen strategis tetap berdiri tegak mendukung Presiden Prabowo Subianto.
"Pada akhirnya, semua manuver ini ujung-ujungnya adalah tentang kekuasaan, dinasti, dan kepentingan keluarga. Namun sejarah akan mencatat dan menghukum siapa saja yang lari dari komitmen kebangsaan demi kepentingan pragmatis," pungkas Budianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
