Repelita Jakarta - Aparat penegak hukum dari lembaga antirasuah sedang gencar melakukan penelusuran lebih dalam mengenai dugaan tindak pidana penyuapan sertifikasi lahan komersial oleh sebuah korporasi properti besar di wilayah Kabupaten Bogor.
Pengusutan perkara dugaan korupsi pengurusan legalitas lahan ini terus meluas setelah tim penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum di berbagai tempat strategis di wilayah perkantoran dan hunian pejabat.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan tayangan diskusi yang disiarkan lewat kanal YouTube KompasTV pada hari Jumat tanggal 18 September, mantan pimpinan lembaga pembersih korupsi negara menyoroti kemunculan sejumlah nama yang diduga kuat menjadi kroni dekat dari figur utama kementerian terkait.
Tindakan pembersihan yang menyasar ruang kerja hingga rumah kediaman pejabat eselon tertinggi kementerian tersebut memunculkan spekulasi kuat di tengah publik mengenai adanya keterkaitan langsung dengan pucuk pimpinan instansi.
Mantan pimpinan otoritas antikorupsi, Abraham Samad memberikan pandangan hukumnya secara tegas bahwa dengan besarnya nominal dana korupsi dan banyaknya kroni yang terjerat, maka investigasi mendalam terhadap menteri terkait sudah sangat mendesak demi transparansi hukum.
Menurut penjelasan tokoh hukum tersebut di kanal YouTube KompasTV, kasus yang menjerat banyak orang dekat di dalam pusaran birokrasi ini hampir mustahil terjadi tanpa sepengetahuan ataupun keterlibatan figur pembuat kebijakan di struktur paling atas.
Terkait dengan fenomena hukum yang tengah berjalan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut memberikan kesaksian publik serta penilaian objektif mengenai pola pelanggaran hukum di tubuh birokrasi pertanahan tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada hari Jumat tanggal 18 September, Mahfud MD menegaskan, "ya menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu ya ee sampai pejabat-pejabat setingkat teselon 1 terlibat itu apalagi sampai ada tiga orang gitu empat semuanya yang dianggap orang dekat itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya tapi kita lihat saja perkembangannya nanti terstruktur tuh artinya memang ee yang paling atasnya ee sangat diduga kuat ya bahwa itu tahu".
Di sisi lain, pengamat dinamika politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo turut memberikan rekomendasi taktis agar roda pemerintahan tetap berjalan bersih di tengah guncangan hukum pertanahan ini.
Pakar komunikasi tersebut menyampaikan opsi penyelamatan reputasi kabinet melalui langkah pengunduran diri secara terhormat bagi pejabat yang instansinya sedang dilingkupi kasus suap masif.
Walaupun proses hukum di lembaga pemberantasan korupsi masih terus berjalan, menteri pertanahan terkait secara terbuka menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan legal sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
