Repelita Jakarta - Riuh politik kembali menggema dari ruang-ruang diskusi publik setelah nama Presiden Prabowo Subianto diseret ke pusaran spekulasi bersamaan dengan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Teddy Indra Wijaya.
Dalam sebuah perbincangan di kanal Forum Keadilan, muncul tudingan tajam bahwa kekuasaan hari ini bukan sekadar dijalankan tetapi sedang diarahkan menuju kontestasi tahun 2029.
ADVERTISEMENT
Suara itu datang dari mantan intelijen negara, Sri Radjasa Chandra, yang menyebut adanya gejala dualisme loyalitas di lingkar kekuasaan Istana Negara.
Ia menggambarkan situasi di mana peran Sekretaris Kabinet tak lagi sekadar administratif melainkan menjelma sebagai penjaga gerbang yang menentukan akses ke presiden.
Dalam narasinya, kekuasaan tampak seperti mengalir melalui satu simpul yang kian dominan dan tidak terkendali.
Di ruang-ruang istana, kata Sri, relasi kuasa mulai menyerupai pola lama dengan akses terbatas, komunikasi tersaring, dan keputusan yang dipengaruhi lingkar dalam.
Ia bahkan menyebut potensi adanya dua matahari dalam satu orbit kekuasaan sebagai sebuah metafora yang menggambarkan risiko serius.
Metafora tersebut mengindikasikan munculnya pusat kendali alternatif di luar struktur formal negara yang sah.
Tudingan paling mengundang perhatian adalah dugaan mengenai skenario politik jangka panjang yang sedang disusun secara sistematis.
Sri menilai jika kondisi ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin kekuasaan saat ini hanya berperan sebagai jembatan menuju tahun 2029.
Dalam skenario itu, Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai figur yang diamankan dari sorotan publik secara sengaja.
Sementara Teddy Indra Wijaya dinilai berpotensi disiapkan sebagai pendamping Gibran di masa depan yang akan datang.
Nada kritik juga mengarah pada dampak internal pemerintahan akibat struktur kekuasaan yang tidak sehat.
Peran yang terlalu dominan dari satu figur menurut Sri berisiko memicu retakan dari dalam tubuh pemerintahan sendiri.
Retakan tersebut muncul bukan karena tekanan dari oposisi tetapi karena kekecewaan yang terakumulasi di antara para pembantu presiden.
Komunikasi yang tersendat, akses yang terhambat, hingga keputusan yang tidak mencerminkan kondisi lapangan menjadi potret yang ia lukiskan.
Namun di tengah kerasnya kritik itu muncul satu pertanyaan mendasar yang sulit dijawab dengan pasti.
Apakah semua ini berjalan di luar kendali presiden atau justru bagian dari strategi yang disadari sepenuhnya.
Sri sendiri tidak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan krusial tersebut.
Ia hanya menegaskan bahwa jika tidak ada koreksi maka risiko terbesar bukan datang dari luar melainkan dari dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.
Pihak kepresidenan hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan yang dilontarkan.
Sementara itu publik dibiarkan menafsirkan sendiri apakah ini sekadar dinamika politik biasa atau pertanda arah kekuasaan Indonesia sedang ditulis jauh sebelum waktunya tiba.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
