Repelita Kuala Lumpur - Malaysia mengecam keputusan terbaru Israel yang menyetujui pembangunan 34 permukiman ilegal baru di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.
Melalui Kementerian Luar Negeri atau Wisma Putra, Malaysia menilai perluasan permukiman tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis merampas tanah Palestina.
ADVERTISEMENT
Menurut pemerintah Malaysia, kebijakan itu juga bertujuan mengubah komposisi demografis wilayah Palestina secara paksa.
Wisma Putra menyatakan langkah Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Malaysia menyinggung Konvensi Jenewa Keempat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016 sebagai dasar keberatan atas kebijakan tersebut.
Pemerintah Malaysia menilai pembangunan permukiman baru juga menjadi serangan langsung terhadap hak dasar, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina.
Atas dasar itu, Malaysia menyerukan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan tegas terhadap Israel.
Kuala Lumpur meminta adanya langkah nyata untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kebijakan yang dinilai melanggar hukum internasional.
Malaysia juga mendesak agar tekanan global ditingkatkan guna memaksa Israel menghentikan pendudukan ilegal di wilayah Palestina.
Selain itu, Malaysia menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina atas hak-hak yang tidak dapat dicabut.
Pemerintah Malaysia kembali menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan batas wilayah sebelum 1967.
Dalam sikap resminya, Malaysia menyatakan Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
