Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melayangkan sebuah peringatan keras kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar senantiasa waspada terhadap potensi pengkhianatan dari jajaran anak buahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh dirinya guna merespons laporan temuan fasilitas hunian tidak wajar berupa klaster mewah di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Sinyal kewaspadaan dan sorotan tajam ini dibeberkan secara terbuka oleh tokoh hukum nasional tersebut pada hari Rabu, 30 September 2026.
Momen ulasan isu nasional yang menarik perhatian publik itu dipublikasikan secara daring melalui unggahan video dari kanal YouTube Mahfud MD Official.
Mahfud MD mengutarakan pandangannya bahwa skandal berupa penyediaan fasilitas berlebihan bagi para narapidana tertentu di penjara sejatinya merupakan persoalan klasik yang terus berulang di tanah air.
Dirinya memendam kekhawatiran besar apabila penanganan kasus hukum ini nantinya hanya diserahkan begitu saja kepada institusi pemasyarakatan terkait yang diduga memiliki potensi keterlibatan oknum internal.
Berdasarkan analisisnya, praktik pungutan liar serta komersialisasi sarana di balik jeruji besi disinyalir kerap memiliki benang merah dengan lingkaran pejabat kementerian yang membidanginya.
"Ini masalahnya sangat berat. Saya tidak tahu ini kenapa ya, mungkin karena masalahnya cukup diserahkan ke institusi-institusi yang juga terlibat di situ," katanya, Rabu (30/9).
Oleh karena itu, Mahfud MD mendesak agar Kepala Negara memberikan perintah penindakan secara langsung guna membongkar jaringan penyimpangan tersebut hingga ke akar-akarnya.
Langkah intervensi tegas dari pucuk pimpinan tertinggi negara dinilai krusial agar investigasi klaster mewah di Cibinong tidak menguap tanpa kejelasan hukum.
Upaya proteksi tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi wibawa pemerintahan agar Presiden baru tidak terkesan dikelabui atau ditikung oleh kebijakan bawahannya sendiri.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu turut membongkar indikasi kejanggalan lain seperti pada sektor pengadaan logistik makanan tahanan yang diduga kuat melibatkan relasi dekat oknum pemangku kebijakan.
Sebagai bukti carut-marutnya tata kelola, ia menceritakan kisah nyata seorang kepala lapas baru yang memilih mundur dalam kurun waktu kurang dari dua bulan akibat tidak sanggup menahan tekanan mafia penjara.
Dirinya menyimpulkan bahwa sengkarut di dunia pemasyarakatan ini hanya bisa disembuhkan apabila ditangani menggunakan otoritas kekuasaan yang jauh lebih kuat dan berintegritas.
Mengenai mekanisme pemberian sanksi hukum, Mahfud MD menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah dan mengusulkan agar seluruh aparatur yang terbukti bersalah segera diberhentikan secara tidak hormat.
Pihaknya berharap perbaikan menyeluruh ini dapat menjadi momentum bagi Kabinet Merah Putih untuk menegakkan supremasi hukum yang bersih tanpa pandang bulu di seluruh wilayah Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
