Repelita Jakarta - Kritik tajam dari kalangan pengamat kebangsaan mencuat menyusul adanya pernyataan kontroversial mengenai wacana penghapusan syarat kelulusan pendidikan bagi calon pemimpin negara.
ADVERTISEMENT
Langkah penghapusan syarat batas minimal ijazah formal tersebut dinilai publik sebagai bentuk kemunduran bagi mutu dunia pendidikan nasional.
Opini kritis mengenai persoalan ini disampaikan oleh seorang pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melalui sebuah tulisan tertulis pada tanggal 18 Oktober 2026.
Melalui ulasan tersebut, ia menyatakan keberatannya atas pernyataan dari pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, yang dinilai melonggarkan aturan bagi jabatan publik tertinggi.
Pernyataan yang memicu polemik itu dianggap sengaja digulirkan guna meredam gaduhnya dunia politik terkait isu dokumen keabsahan kelulusan milik pejabat saat ini.
Ia mengkritik keras cara berpikir tersebut yang diibaratkan seperti membakar seluruh lumbung padi demi membasmi beberapa ekor hama tikus di dalamnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat luas sejatinya mendambakan adanya peningkatan mutu moral serta intelektual bagi figur seorang kepala negara.
Persyaratan formal dinilai penting agar roda pemerintahan tidak dipimpin oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi intelektual memadai.
Kondisi tersebut dipandang krusial mengingat para pembantu presiden di dalam jajaran kabinet pemerintahan diisi oleh deretan figur bergelar doktor dan profesor.
Ia juga menambahkan desakan agar aparat penegak hukum bersikap ksatria dan berani menindak tegas setiap bentuk pelanggaran manipulasi dokumen hukum.
Penegakan supremasi hukum secara adil tanpa tebang pilih dipandang sebagai instrumen penting demi memberikan efek jera bagi para pelaku di panggung politik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
