Repelita Jakarta - Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari kalangan pejabat negara.
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut memberikan pandangannya dengan menyatakan keyakinan penuh bahwa Gibran mengantongi ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Keyakinan tersebut didasari oleh pengalaman pribadi di lingkungan keluarganya yang membuatnya memahami skema jalur pendidikan serupa dengan yang ditempuh oleh sang wakil presiden.
Luhut mengungkapkan bahwa salah seorang keponakannya yang bernama Sansa pernah menempuh program pendidikan dengan sistem yang identik.
Keponakannya tersebut bahkan berhasil melanjutkan jenjang akademik hingga meraih gelar magister atau strata dua (S2) di Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa namanya. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” kata Luhut dalam perbincangannya di podcast Akbar Faizal.
Menurut penilaian Luhut, pola pendidikan yang dijalani oleh Gibran bukanlah hal baru maupun aneh di dunia pendidikan.
Oleh sebab itu, ia merasa yakin bahwa orang nomor dua di Indonesia tersebut benar-benar memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan setara dengan lulusan SMA.
Selain mengulas polemik riwayat pendidikan, Luhut juga menyoroti tahapan pencalonan Gibran saat maju pada kontestasi Pemilihan Presiden lalu.
Ia memandang bahwa Gibran telah melewati seluruh proses seleksi yang panjang hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Luhut pun ikut menyinggung wacana pemakzulan terhadap Gibran yang belakangan santer terdengar di ruang publik.
Baginya, langkah pemberhentian di tengah jalan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketatanegaraan mengingat Gibran terpilih dalam satu paket pasangan bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo berdua’. Jadi gimana statusnya,” ungkapnya menjelaskan dilema politik yang dapat muncul.
Luhut mengimbau segenap elemen masyarakat agar tidak terjebak dalam rasa kebencian maupun dendam berkepanjangan saat menyikapi isu tersebut.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan sikap serta pandangan politik seharusnya tidak dibiarkan memicu perpecahan di tengah bangsa.
“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” jelasnya mengajak publik berpikir jernih.
Di sisi lain, memanasnya isu ijazah Gibran diiringi oleh menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Lebih dari 25 orang anggota parlemen lintas fraksi dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen dukungan sebagai pihak pengusul HMP untuk mengusut persoalan tersebut.
Tekanan politik di parlemen bahkan terlihat nyata ketika seorang legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kedapatan membentangkan karton bertuliskan “GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN” sesaat setelah keluar dari ruang sidang.
Bersamaan dengan bergulirnya dinamika di Senayan, beredar pula kabar bahwa Gibran berencana mengundurkan diri apabila mayoritas fraksi di DPR sepakat menggulirkan proses pemakzulan lewat jalur Hak Menyatakan Pendapat.
Kabar spekulatif mengenai posisi wakil presiden tersebut semakin berembus kencang setelah Gibran dikabarkan menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Pertemuan tertutup antara presiden dan wakil presiden itu sontak melahirkan beragam spekulasi mengenai kelanjutan karier politik Gibran di kursi pemerintahan di tengah derasnya desakan pemakzulan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
