Repelita Jakarta - Pakar Politik dan Kebijakan Publik Citra Institute Efriza melontarkan kritik keras terkait rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat penyaluran bantuan sosial hingga barang bersubsidi.
Ia menyoroti letak fisik bangunan KDMP di berbagai wilayah yang viral di media sosial karena didirikan di lokasi tidak strategis, seperti tengah hutan, kawasan tambak, hingga area sekitar pemakaman.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, penempatan lokasi yang jauh dan terisolasi justru akan menyulitkan pergerakan warga penerima manfaat serta berisiko menjadi lelucon di tengah masyarakat.
"Kalau ternyata seperti yang digambarkan di banyak media sosial atau platform media, ini akan menjadi lelucon nantinya ketika masyarakat berjalan harus jauh dan kemudian masyarakat harus mengambil bansosnya," ungkap Efriza.
Ia menilai skema penyaluran bantuan sosial yang berjalan selama ini lewat transfer perbankan maupun kantor pos sebenarnya sudah mempermudah publik tanpa perlu mendatangi lokasi yang sukar diakses.
"Artinya sudah dipermudah. Kalau sudah dipermudah, kemudian masyarakat harus berduyun-duyun, harus datang, harus mengambil, persoalannya apakah koperasi Desa Merah Putih lebih banyak jumlahnya ketimbang kantor pos misalnya, waktu itu pelayanan bansos kan juga ada melalui kantor pos," paparnya.
Efriza juga mengkhawatirkan lemahnya koordinasi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial yang berpotensi memicu kerumitan baru serta praktik patronase dalam pendataan penerima.
"Mengapa begitu jauh, mengapa tidak diprotokoler misalnya, jalanan yang mudah diakses oleh pemerintah? Mengapa lokasi yang dipilih ini adalah lokasi yang juga tidak membuat masyarakat merasa itu adalah lokasi strategis dan ini akan menjadi sebuah dilema nantinya."
"Ketika misalnya pemerintah merasa sudah menyalurkan dalam jangka waktu beberapa minggu, kemudian ternyata proses itu tidak berjalan dengan maksimal dan ternyata dalam proses itu menimbulkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya," jelas Efriza.
Ia mewanti-wanti agar kebijakan ini segera dievaluasi sebelum berdampak buruk bagi efektivitas program pemerintah di tingkat akar rumput.
"Ini malah menjadi polemik baru, masalah baru, dan nanti bisa menjadi blunder bagi pemerintah," katanya.
Menanggapi sorotan publik atas lokasi KDMP yang berada di area pegunungan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut letak geografis bukan hambatan utama dalam mendorong ekonomi lokal.
"Ada bilang kok ini di gunung, di desa sebelah-sebelahan. Koperasi lahir itu intinya untuk pemberdayaan masyarakat desa," ujar Zulhas.
Zulhas membeberkan bahwa kepemilikan KDMP murni berada di tangan pemerintah desa serta didanai dari alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Koperasi desa miliknya desa, bukan milik siapa-siapa karena uangnya desa, kopdes itu milik desa," ungkap Zulhas.
Senada dengan hal itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyampaikan bahwa penentuan titik bangunan merupakan wewenang penuh musyawarah warga di tingkat desa.
"Sepemahaman saya sih bahwa terkait soal lokasi pembangunan KDMP ini kan dimusyawarahkan di tingkat desa, bahwa misalnya ada penempatan di daerah lain yang kalau misalnya memang apa namanya desa tersebut yang menempatkan di sana maka kita kan tidak bisa masuk terlalu jauh karena mereka yang bermusyawarah," kata Bahtra.
Meski begitu, ia mengimbau pengurus desa tetap memperhitungkan kenyamanan serta kemudahan jangkauan transportasi masyarakat saat menentukan titik lokasi.
"Kalau misalnya memang ada tempat-tempat dirasa bahwa jauh dari jangkauan nah tentu juga harus menjadi perhatian kita agar lokasi-lokasinya ya memang yang mudah diakses terhadap masyarakat agar mempermudah mereka untuk misalnya belanja di koperasi itu," jelasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
