Repelita Jakarta - Wacana penataan ulang formasi eksekutif nasional kembali mencuat setelah figur pergerakan politik nasional, Syahganda Nainggolan, memaparkan pandangannya secara terbuka.
Gagasan tersebut diungkapkan oleh Syahganda ketika berdialog bersama pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui siaran kanal YouTube Refly Harun pada 3 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Menurut penilainya, persoalan mendasar di dalam struktur pemerintahan saat ini bukan sekadar keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Melainkan bagaimana pembagian kewenangan fungsional dapat berjalan secara optimal antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia berpendapat bahwa posisi wakil presiden semestinya berfungsi sebagai mitra kerja yang aktif mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Mitra kerja aktif tersebut dibutuhkan baik ketika kepala negara sedang memimpin agenda kebijakan domestik maupun saat menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
Syahganda lantas membandingkan pola kepemimpinan terdahulu antara Jusuf Kalla saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Boediono.
Berdasarkan pandangannya, para mantan wakil presiden tersebut mempunyai ruang gerak dan delegasi tugas yang jauh lebih jelas guna membantu presiden.
Sebaliknya, ia menilai porsi pekerjaan wakil presiden saat ini masih belum maksimal dalam mengemban tugas-tugas penunjang kepemimpinan nasional.
"Ini wapres tidak bekerja. Untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa," ucap Syahganda.
Berdasarkan argumen tersebut, ia menyimpulkan bahwa opsi pergantian posisi wakil presiden layak dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif skenario politik.
Langkah politis itu bertujuan demi memastikan efektivitas serta kelancaran jalannya program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kendati demikian, perubahan format kepemimpinan tersebut diusulkan agar diiringi dengan langkah akomodatif berupa kompensasi bagi kelompok yang terdampak.
Syahganda mengaitkan skenario pergantian tersebut dengan Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep selaku putra bungsu Joko Widodo.
"Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi dari hilangnya posisi wapres, misalnya ditambah tiga menteri," tutur Syahganda.
Tambahan alokasi kursi menteri itu dipandang sebagai bentuk konsesi yang wajar apabila posisi wakil presiden mengalami pergeseran struktur.
Bahkan, ia secara spesifik menyebut nama Kaesang Pangarep sebagai salah satu figur potensial yang layak menduduki jabatan di dalam kabinet.
Kaesang diusulkan untuk mengisi posisi strategis sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dengan menggantikan posisi yang saat ini dipegang Erick Thohir.
Pernyataan tersebut disampaikan murni sebagai tawaran diskursus politik dan bukan keputusan resmi mengenai perombakan struktur kabinet maupun jabatan negara.
Syahganda mengingatkan bahwa pergantian seorang wakil presiden tidak bisa ditempuh melalui jalur pintas tanpa mengikuti koridor konstitusi.
Apabila terjadi kekosongan atau pergantian jabatan, mekanisme yang berlaku mengharuskan Presiden mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Lebih lanjut, ia mendambakan sosok pengganti yang mempunyai latar belakang mumpuni sebagai teknokrat atau figur politikus senior berpengalaman.
Figur tersebut dinilai mutlak diperlukan agar mampu berbagi beban tugas secara proporsional dengan Presiden Prabowo Subianto sehari-hari.
Pembagian tugas itu dirasa krusial agar urusan domestik tetap terkendali manakala kepala negara harus bertolak keluar negeri atau blusukan ke wilayah timur.
"Kita cari orang yang kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat," pungkasnya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
