Repelita Jakarta - Gerakan penggalangan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah melampaui batas syarat minimal pada pembukaan masa persidangan ke enam tahun 2026.
ADVERTISEMENT
Dinamika politik serius di gedung parlemen Senayan tersebut dibedah langsung oleh jurnalis senior Akbar Faizal bersama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Khozin melalui tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Selasa, 10 November 2026.
Akbar Faizal mengungkapkan bahwa hingga hari pertama pembukaan masa sidang tersebut, dukungan tanda tangan lintas seluruh delapan fraksi di parlemen telah menembus lebih dari lima puluh orang anggota dewan, jauh melampaui syarat pengusulan minimal dua puluh lima anggota dari lebih dari satu fraksi.
Mardani Ali Sera memaparkan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan bukti meyakinkan kepemilikan ijazah setara SMA serta putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagai fakta hukum yang telah rampung sehingga kini memasuki ranah proses politik.
"Jadi kanker ini kalau tidak dibongkar sampai ke akarnya dia akan kembali rebuild," ujar Mardani Ali Sera dalam tayangan kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored tersebut.
Ia menjelaskan bahwa fraksinya sudah mengantongi dua belas tanda tangan anggota dewan, termasuk dirinya sendiri, Muhammad Kholid, Rahmat Saleh, Riyono, Hamid Noor Yasin, Nasir Djamil, hingga Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa, namun memilih menahan diri untuk tidak melakukan interupsi saat paripurna pembukaan masa sidang demi menjaga kebersamaan lintas fraksi agar gerakan ini menjadi agenda kebangsaan.
Senada dengan sikap tersebut, Muhammad Khozin menyampaikan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah mengumpulkan sekitar tiga belas tanda tangan dan menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada diri setiap anggota parlemen untuk menyudahi kegaduhan polemik ijazah yang sudah menguras energi bangsa selama dua tahun.
"Yang pertama secara empiris kita ingin linier dengan apa yang menjadi perbincangan publik, yang kedua kita ingin menyudahi ini secara lebih cepat, delapan fraksi ini sepakat punya satu kesepahaman polemik ini segera dituntaskan," kata Muhammad Khozin.
Ia juga menegaskan bahwa kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait niat pengunduran diri serta permintaan waktu pembuktian dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak mengganggu maupun menghentikan langkah politik di parlemen.
"Jadi sekali lagi bahwa kemudian press conference yang disampaikan Mensesneg tidak mengganggu dan saya yakin kami melihat itu tidak mengganggu dan tidak mengubah sikap apa yang saat ini sedang berjalan ya di institusi DPR," tegas Khozin.
Menurut rencana yang disepakati para pengusul lintas fraksi, dokumen usulan hak menyatakan pendapat tersebut akan segera diserahkan kepada pimpinan DPR dan Badan Musyawarah dalam satu hingga dua hari ke depan agar dapat segera diagendakan dalam rapat paripurna terdekat pada hari Kamis mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
