Repelita Medan - Reaksi skeptis Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai perolehan kapital logistik pembuatan sinema dokumenter berjudul Pesta Babi memicu serangan balik dari Lembaga Bantuan Hukum Medan.
Melalui unggahan resmi via profil instagram @lbh_medan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, lembaga eksekutif perlindungan hukum tersebut menyatakan bahwa sebuah gagasan kritis orisinal yang merekam ketimpangan agraria sewajarnya dijawab lewat koridor diskusi sehat, bukan menggunakan intimidasi.
ADVERTISEMENT
"Sikap reaktif ini justru membuka kotak pandora yang selama ini menjadi kegelisahan kolektif masyarakat yaitu Persoalan Transparansi Kekayaan Pejabat Publik," tulis LBH Medan dikutip fajar.co.id pada Sabtu (23/5/2026).
Pihak LBH Medan kemudian membandingkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik sang jenderal aktif yang menembus nominal Rp71.100.335.087 pada periode tahun 2024 lalu.
Berdasarkan hitungan rasio masa pengabdian sang perwira tinggi selama 34 tahun, rata-rata akumulasi pertambahan kekayaannya diasumsikan setara Rp174 juta per bulan, sebuah angka yang dinilai melampaui take home pay presiden maupun hakim konstitusi.
"Ketika institusi negara mempertanyakan dari mana modal sebuah karya independen berasal, rakyat memiliki hak konstitusional yang sama, bahkan lebih mendasar untuk bertanya dari mana asal-usul LHKPN seorang Jenderal aktif bisa mencapai Rp71 Miliar?" tulis akun tersebut.
Lembaga ini mendesak agar pimpinan militer matra darat tersebut lebih fokus memperhatikan esensi krisis lingkungan, maraknya deforestasi hutan, serta penggusuran wilayah adat ulayat di tanah Papua akibat ekspansi korporasi sawit.
"Sebagai pejabat publik yang digaji oleh uang pajak rakyat, transparansi adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan," tulis LBH Medan sembari menyematkan tanda pagar khusus perjuangan hak asasi.
Sebelumnya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan perihal penyokong dana utama di balik tayangan Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang menyoroti dampak buruk implementasi Proyek Strategis Nasional di tanah Papua.
Pernyataan bernada curiga tersebut dilontarkan sang jenderal selepas menghadiri agenda sidang kerja formal bersama jajaran Komisi I DPR RI pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 silam.
Menurut kalkulasi logikanya, proses perekaman serta mobilisasi kru selama berada di pedalaman Papua mustahil terealisasi tanpa sokongan dana yang sangat melimpah dari pihak tertentu.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video seperti itu, duitnya dari mana,” ujar Maruli, sebagaimana dikutip dari JawaPos.com, Kamis (21/5/2026).
Menanggapi kecurigaan sang jenderal, sutradara Dandhy Laksono langsung memberikan klarifikasi terbuka melalui unggahan video kolase di akun personal instagram @dandhy-laksono pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026.
“Sebenarnya saya gak sedang menjawab KSAD. Saya menjawab Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Adrian,” kata Dandhy dikutip Rabu (20/5/2026).
Dalam cuplikan siniar bersama jurnalis Erwin Adrian tersebut, sang sineas independen sempat melontarkan jawaban jenaka mengenai asal-usul perolehan modal pengerjaan proyek video tersebut.
“Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhaktu ngomong, pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak,” jawab Dandhy, berseloroh.
Dirinya kemudian merasa heran mengapa elemen publik serta aparat negara cenderung menaruh rasa penasaran yang amat tinggi terhadap kerja kolektif masyarakat sipil, ketimbang mengaudit anggaran dana politik para elite.
“Lebih bener saya ngomong pokoknya ada, tapi orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini, daripada darimana sih duit Capres untuk Pemilu?” ujarnya.
“Dari mana sih duit Parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede? Dari mana duit jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan?” tambahnya.
Sineas senior ini menerangkan bahwa prinsip akuntabilitas karya dokumenter miliknya sudah termuat secara transparan melalui penayangan simbol kolaborator pada bagian pembuka sinema agar publik bisa menilai objektivitas karya.
“Karena dari sana publik bisa menilai, apakah itu karya independen apa tidak. Di film Pesta Babi, setelah judul Pesta Babi, dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa elihat logo-logo yang ada di poster film. Itulah para kolaborator,” jelasnya.
“Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan, untuk membiayai film ini,” sambungnya.
Dirinya memastikan seluruh profesional yang mengorbankan tenaga dalam pembuatan video dokumenter tersebut sama sekali tidak menerima upah finansial atau bekerja secara cuma-cuma.
“Kami semua yang bekerja di situ, saya sebagai sutradara, Bang Cypri sutradara, para produser, para director of photography, videografer, itu nggak ada yang dibayar,” imbuhnya.
Sebagai contoh nyata, rumah produksi Watchdoc yang tergolong sebagai institusi kecil mengonversi bentuk kontribusi mereka lewat peminjaman unit kamera serta penerjunan juru kamera ke lokasi konflik.
“Jadi misalnya Watchdoc, itu lembaga kecil, dia nggak punya duit. Dia menyumbang dalam bentuk kamera dan cameraman. Jadi itulah urunannya, dalam bentuk orang dan alat. Buka dalam bentuk duit,” paparnya.
Sementara untuk pemenuhan akomodasi transportasi tim, kebutuhan tersebut disokong secara sukarela oleh lembaga mitra yang memiliki kesiapan dana khusus tanpa adanya pemberian honor personal.
“Teman-teman yang punya duit, dia nyumbang transportnya. Tapi nggak ada honor. Jadi kami semua benar-benar mengeerjakan ini dengan gotong royong, dengan patungan, dan kami percaya bahwa, usaha ini justru akan lebih membuat filmya passionate,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
