Repelita Yogyakarta - Eskalasi protes dari komunitas akademis dan elemen pergerakan mahasiswa kembali bergelora di Kota Gudeg yang menjadi kiblat gerakan perubahan pikiran.
Aspirasi kritis tersebut ditujukan langsung kepada jajaran nakhoda pemerintahan nasional dalam sebuah mimbar diskusi terbuka yang diinisiasi di lingkungan kampus swasta terkemuka.
ADVERTISEMENT
Agenda adu gagasan yang disiarkan secara luas melalui platform penyiaran digital pada Kamis (21/5/2026) itu berlangsung dinamis dengan paparan argumentasi yang menguliti kebijakan eksekutif.
Pimpinan lembaga eksekutif mahasiswa universitas negeri ternama menajdi pusat atensi publik setelah melayangkan analogi satire yang tajam mengenai akronim satuan pengelolaan pangan.
Di hadapan para audiens dan tokoh-tokoh pengamat hukum serta budayawan nasional, ia meluapkan kegelisahan mendalam terkait degradasi kualitas demokrasi serta penegakan hukum di tanah air saat ini.
Kemerosotan legitimasi moral penguasa di mata publik dinilai telah tereskalasi secara konsisten semenjak tahapan kontestasi politik elektoral tahun lalu digulirkan.
Akumulasi produk hukum serta paket kebijakan yang kontroversial dipandang sebagai pemicu utama lahirnya mosi tidak percaya dari kelompok masyarakat sipil dan aliansi pemuda.
Panggung akademis tersebut pada akhirnya bertransformasi menjadi wadah penyaluran resistensi yang merefleksikan tingginya tensi politik serta kecemasan publik atas arah masa depan bangsa.
“Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar,” kata Tiyo.
Ia mengungkit kembali lembaran kelam produk hukum lembaga peradilan konstitusi terdahulu yang dianggap melapangkan karir politik putra mahkota menuju kursi kekuasaan.
Baginya, preseden hukum tersebut telah menggoreskan luka etis yang mendalam dan tidak akan mudah terhapus dalam memori kolektif masyarakat luas.
“Kita punya memori yang begitu luar biasa misalnya ya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum,” ujar Tiyo.
Puncak kecaman dalam pemaparannya mencuat kala dirinya memberikan apresiasi tinggi atas sikap independensi sejumlah perguruan tinggi yang menolak terlibat dalam skema tata kelola logistik pangan baru.
“Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran,” katanya yang langsung memancing reaksi forum bertepuk tangan.
Pihak perwakilan mahasiswa juga membedah implementasi agenda pemenuhan gizi nasional yang menjadi program andalan penguasa karena dinilai berpotensi mengorbankan masa depan pembiayaan sektor pendidikan.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ujarnya.
Ia mengalkulasikan sirkulasi pendanaan bernilai ratusan triliun rupiah yang dialihkan demi menyokong program pangan tersebut dari porsi anggaran pencerdasan bangsa.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” katanya.
Kendati melayangkan penolakan sistemik, barisan mahasiswa meluruskan bahwa fokus kritik mereka bukan bertujuan mengabaikan urgensi penanganan masalah kesehatan anak atau stunting.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya.
Ia menutup argumentasinya dengan memperingatkan bahaya laten pemanfaatan program perlindungan sosial sebagai instrumen pelanggengan hegemoni kelompok tertentu.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejaht,” imbuhnya yang terputus di pengujung pemaparan materi diskusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
