Repelita [Jakarta] - Kalangan akademisi serta pegiat masyarakat sipil resmi membentuk kabinet bayangan guna mengisi kekosongan fungsi pengawasan.
Langkah tersebut diambil karena parlemen dinilai gagal menjalankan peran penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif pemerintahan saat ini.
ADVERTISEMENT
Ketua Panitia Seleksi Feri Amsari menyebut seluruh kekuatan politik nasional cenderung merapat mendukung penuh jajaran pemerintah.
"Pembentukan kabinet bayangan ini adalah respons kami atas kondisi checks and balances yang hilang terhadap eksekutif. Nyaris seluruh kekuatan politik hari ini berada di barisan pendukung pemerintah," ujar Feri.
Akademisi asal Universitas Andalas itu menegaskan ketiadaan oposisi formal memicu warga sipil membentuk tandingan konstruktif.
"Melihat kekosongan ini, kami sekelompok akademisi, pegiat masyarakat sipil dan warga negara berinisiatif membentuk kabinet bayangan sebagai bentuk oposisi rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," tuturnya.
Struktur pemerintahan tandingan ini dirancang murni berdasarkan sistem meritokrasi tanpa ada praktik bagi-bagi kekuasaan politik.
Proses rekrutmen melibatkan pendaftaran terbuka yang berhasil menjaring ratusan pendaftar dari berbagai elemen masyarakat.
Seleksi ketat diberlakukan melalui tim panel independen demi menyaring rekam jejak serta integritas para kandidat menteri.
Sebanyak lima belas nama figur kompeten akhirnya terpilih untuk memimpin pos kementerian tandingan versi masyarakat sipil.
Formasi tersebut meliputi Feri Amsari sebagai Mensesneg serta Bhima Yudhistira di sektor keuangan dan tata kelola anggaran.
Posisi strategis lainnya diisi oleh pakar kompeten seperti Armand Suparman, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, hingga Curie Maharani.
Jajaran menteri bayangan ini diproyeksikan bertindak sebagai mitra kritis bagi para pejabat kabinet resmi pemerintah.
Setiap kebijakan negara bakal diuji melalui pembanding gagasan serta riset mendalam demi kepentingan warga luas.
Rangkaian agenda kerja perdana segera digulirkan melalui forum dengar pendapat publik di berbagai penjuru wilayah nusantara.
"Agar kebjakan bermasalah tidak serta merta dilanjutkan tanpa pengujian argumen," tegasnya.*
Editor: 91224 R-ID Elok
