Repelita [Jakarta] - Publik menuntut klarifikasi terbuka terkait pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, menjadi Komisaris di PT Krakatau Posco.
Aktivis Forum Sipil Bersuara, Hamdi Putra, menegaskan bahwa PT Krakatau Posco seharusnya tidak bungkam menyikapi polemik penunjukan yang mengundang banyak pertanyaan publik ini.
ADVERTISEMENT
Ia menilai urgensi keterbukaan informasi ini bukan untuk menghalangi hak karier seseorang, melainkan demi menjaga integritas perusahaan strategis milik negara tersebut.
"Di perusahaan dengan skala sebesar itu, komisaris tidak cukup hanya hadir dalam rapat atau menjadi nama dalam struktur organisasi," kata Hamdi, Rabu (1/7/2026).
Hamdi memaparkan bahwa jabatan komisaris pada entitas patungan Krakatau Steel dan Posco Korea tersebut memerlukan kompetensi teknis yang spesifik dan tajam.
Seorang pengawas perusahaan harus mampu membaca risiko bisnis, menguji setiap kebijakan direksi, hingga memahami kompleksitas data keuangan secara mendetail.
Tuntutan transparansi ini menjadi kian mendesak karena kinerja finansial perusahaan yang belakangan ini sedang mengalami tekanan cukup berat.
Berdasarkan data 2025, perusahaan tersebut mencatatkan kerugian bersih mencapai 124,45 juta dolar AS, melonjak tajam dibanding kerugian tahun sebelumnya yang sebesar 39,80 juta dolar AS.
Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi nilai investasi Krakatau Steel yang memiliki kepemilikan 50 persen, sehingga berdampak pada kepentingan publik.
Hamdi mempertanyakan apakah penunjukan tersebut didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan atau sekadar pertimbangan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
"Apakah ia mempunyai rekam jejak dalam industri baja, manajemen risiko, keuangan perusahaan, tata kelola korporasi, pengadaan, restrukturisasi bisnis, atau pengawasan perusahaan patungan internasional?" singgung Hamdi.
Ia berharap manajemen perusahaan tidak menutup diri dan segera memberikan penjelasan objektif terkait dasar pemilihan sosok tersebut.
"Ataukah proses penunjukan justru tidak dibangun di atas kebutuhan perusahaan, melainkan atas kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dan popularitas?" sambungnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
