Repelita Jakarta - Langkah taktis jajaran penyidik komisi antirasuah dalam menelisik skandal dugaan suap di lingkungan otoritas kepabeanan dinilai sebagai indikasi kuat bakal adanya penyeretan figur otoritas tertinggi di instansi tersebut.
Pandangan tersebut dikemukakan oleh seorang pengamat peta politik dan hukum nasional yang mencermati bahwa sikap penuh kehati-hatian dari pimpinan komisi pembersih negara justru mengisyaratkan kesiapan matang menuju penetapan tersangka baru.
ADVERTISEMENT
Publik pun diimbau untuk tidak sekadar memaknai respons resmi otoritas hukum sebagai retorika normatif belaka melainkan sebuah sandi operasional bahwa pemeriksaan tengah diarahkan kepada jajaran elit pengambil kebijakan.
“Pernyataan Ketua KPK itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kasus ini tidak berhenti pada level bawahan atau penerima teknis saja. Ada kemungkinan penyidik sedang mengembangkan perkara hingga ke level pimpinan, termasuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Dalam rekam jejak penegakan hukum tindak pidana korupsi di tanah air, jajaran pimpinan lembaga penegak hukum tersebut memang cenderung menutup rapat peta taktis pemeriksaan sebelum akumulasi pemenuhan alat bukti dipastikan absolut.
Oleh sebab itu, penekanan frasa mengenai manuver internal kedeputian penindakan yang sempat dilontarkan pimpinan komisi antirasuah menjadi poin krusial yang wajib dipantau perkembangannya secara saksama.
“Kalau Ketua KPK mengatakan ada strategi dan prosesnya sedang diolah oleh kedeputian penindakan, itu berarti perkara ini serius. Biasanya KPK sedang mencocokkan fakta persidangan dengan berita acara pemeriksaan untuk menemukan konstruksi hukum yang lebih besar,” ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, pucuk pimpinan komisi penegak hukum menegaskan otoritas penuh berada di tangan satuan tugas pemeriksaan terkait skema pengungkapan aliran dana ilegal yang melibatkan sejumlah oknum pejabat kepabeanan.
“Pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului dalam memberikan tanggapan. Karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik,” kata Setyo kepada wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Pihak internal komisi juga memastikan bakal melakukan sinkronisasi mendalam antara dokumen hasil pemeriksaan awal dengan seluruh data autentik yang terkuak dalam proses persidangan di pengadilan tipikor.
Formulasi hasil pencocokan fakta yuridis tersebut yang nantinya bakal dijadikan pijakan utama bagi komisi dalam menentukan arah kebijakan hukum selanjutnya.
Sikap terukur ini memperlihatkan bahwa komisi antirasuah berupaya menghindari kecerobohan sekecil apa pun sekaligus memastikan penanganan perkara korupsi ini tidak menggantung tanpa kejelasan di tengah jalan.
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada nyali serta konsistensi lembaga negara tersebut untuk membongkar tuntas benang kusut penyimpangan di sektor kepabeanan yang sekian lama memicu keresahan publik.
“Kasus-kasus di Bea Cukai selama ini sering menimbulkan pertanyaan publik karena menyangkut arus barang impor, fasilitas kepabeanan, hingga dugaan permainan yang nilainya besar. Karena itu, jika KPK serius membongkar perkara ini, publik tentu akan mendukung,” katanya.
Sorotan tajam yang mengarah pada pemegang tongkat komando kepabeanan dinilai sangat wajar mengingat posisi strategis tersebut memegang kendali penuh atas sistem pengawasan komoditas lintas negara serta pilar penerimaan devisa.
Bilamana terindikasi kuat adanya aliran dana haram mengalir ke lingkaran internal, maka proses hukum wajib digulirkan secara agresif tanpa tebang pilih demi menyasar aktor intelektual di balik layar.
“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang memberi perintah, dan apakah ada jaringan sistematis di dalamnya,” tegasnya.
Konsistensi lembaga antirasuah dalam melakukan ekspansi penyidikan perkara ini sekaligus menjadi batu ujian krusial bagi keseriusan jajaran pemerintahan baru dalam mengawal agenda pembersihan sektor pendapatan negara.
Kepala negara dalam berbagai forum kenegaraan telah berulang kali menginstruksikan pembersihan total aparat birokrasi dari mentalitas koruptif sehingga pesan politik tersebut idealnya direspon dengan tindakan hukum yang riil.
“Kalau pemerintah serius memberantas korupsi, maka kasus seperti ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.
Lebih dari itu, pengusutan yang menyasar level elit ini diyakini memiliki efek domino untuk mengurai simpul konspirasi lama yang disinyalir mengakar kuat di jalur perdagangan ekspor maupun impor.
Kompleksitas persoalan di area kepabeanan bukan lagi sekadar kompromi pelanggaran individu melainkan indikasi rusaknya sistem tata kelola sehingga momentum ini harus dioptimalkan untuk memicu reformasi birokrasi total.
“Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal tata kelola dan kultur birokrasi. Kalau ada praktik penerimaan uang secara sistematis, maka reformasi total diperlukan,” katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
