Repelita Jakarta - Isu yang menyebut Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Letjen TNI Djon Afriandi, melakukan tindakan menampar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lingkungan Istana sempat beredar luas di berbagai kanal media sosial.
Kabar yang memicu perhatian dan spekulasi publik tersebut kemudian segera ditepis secara tegas oleh pihak Kopassus selaku satuan elite TNI Angkatan Darat.
ADVERTISEMENT
Dalam klarifikasi resminya, Kopassus menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Satuan tersebut memastikan bahwa peristiwa seperti yang dituduhkan oleh narasi yang tersebar tidak pernah terjadi di lingkungan manapun.
Pihak Kopassus juga menyebut isu tersebut sebagai bentuk informasi palsu atau hoaks yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pernyataan resmi itu disampaikan secara terbuka untuk meluruskan berbagai narasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi merusak nama baik institusi.
Dalam keterangannya, Kopassus juga menyoroti adanya penyebaran kabar yang dengan sengaja menyeret nama pejabat tinggi TNI serta lingkungan Istana Kepresidenan.
"Waspada sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana, narasi ini mengeklaim adanya keributan Pangkopassus dan pihak protokoler," tulis akun Instagram @penkopassus pada Selasa, 21 April 2026.
Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa, "Kami pastikan kabar tersebut tidak sesuai fakta," demikian bunyi klarifikasi resmi yang diunggah melalui kanal media sosial tersebut.
Kopassus menilai informasi yang beredar secara massif itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan sumbernya.
Selain itu, ditegaskan pula bahwa hubungan antarperwira di lingkungan satuan elite tersebut tetap berjalan secara profesional dan solid tanpa ada persoalan berarti.
Pihak Kopassus menambahkan bahwa nilai disiplin serta etika militer senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh prajuritnya tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, tidak pernah ada bentuk tindakan kekerasan internal seperti yang diklaim dalam isu yang beredar di publik beberapa hari terakhir.
Mereka juga menyayangkan kemunculan kabar tersebut karena dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini tinggi terhadap institusi TNI.
“Faktanya ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid, informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah soliditas internal institusi negara,” ujar Penerangan Kopassus dalam pernyataannya.
Mereka mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarluaskannya ke pihak lain.
Isu yang tidak bertanggung jawab tersebut disebut berpotensi memicu kesalahpahaman yang luas jika tidak segera diluruskan dengan fakta yang sebenarnya.
Selain itu, Kopassus memastikan mekanisme pengawasan internal di lingkungan satuan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
Setiap dugaan pelanggaran, jika memang benar-benar ada, pasti akan diproses secara hukum sesuai aturan yang mengikat seluruh prajurit.
Namun dalam kasus dugaan penamparan ini, ditegaskan bahwa tidak ditemukan adanya kejadian seperti yang dinarasikan di media sosial.
Kopassus juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumber asalnya dan belum terverifikasi kebenarannya.
Media sosial diharapkan tidak menjadi sarana penyebaran kabar bohong yang dapat merusak harmoni dan stabilitas nasional.
Klarifikasi resmi ini diharapkan dapat meredam polemik yang berkembang dan mengembalikan fokus publik pada hal-hal yang konstruktif.
Kopassus menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga profesionalisme dan soliditas internal di tengah berbagai isu yang mencoba memecah belah.
Mereka juga memastikan situasi di lingkungan satuan tetap kondusif dan tidak terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab.
Dengan adanya bantahan tegas ini, publik diharapkan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berimbang mengenai kasus yang sempat viral tersebut.
Sebelum klarifikasi keluar, beredar unggahan di media sosial Threads yang menarasikan secara panjang lebar kejadian dugaan penamparan tersebut.
Berdasarkan informasi dari unggahan yang beredar sejak Minggu, 19 April 2026, disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa hari sebelumnya.
Dalam narasi itu, Pangkopassus Letjen Djon Afriandi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo dengan durasi waktu sekitar 30 menit.
"Singkat cerita, Djon Afriandi datang ke istana, dan yang mengatur tamu untuk ketemu Presiden, termasuk protokoler, yah si bunted," tulis keterangan di Threads tersebut.
Setibanya di lokasi, Djon Afriandi disuruh menunggu di ruang tamu dan dengan patuh ia pun menunggu panggilan dari ajudan presiden.
"Menurut ordal ini, Pangkopassus nunggu sampai 20 menitan dan sisa waktu tinggal 5-10 menit tapi masih belum diminta masuk, sampai tiba-tiba Prabowo keluar dari ruang kerjanya," ungkap narasi tersebut.
Melihat Djon Afriandi masih duduk di ruang tunggu, Presiden disebutkan meradang dan langsung menegurnya dengan keras.
"Ditegur keraslah sama Prabowo: Kau gimana ada janji bertemu saya malah duduk-duduk disitu, jendral apa kau!," terang narasi yang beredar.
Mendapat omelan karena perintah menunggu, kontan membuat Djon Afriandi berang meskipun ia tetap menjawab dengan hormat.
Usai pertemuan dengan Presiden, Djon Afriandi disebut merasa kalap dan akhirnya mengamuk mencari ajudan presiden yang mengatur jadwal.
Begitu bertemu, tanpa banyak basa-basi ia langsung menampar wajah ajudan tersebut sambil membentaknya dengan keras.
Dalam unggahan tersebut, ajudan yang disebut dengan istilah bunted dikatakan berasal dari Kopassus dan merupakan junior dari Djon Afriandi sendiri.
"Kejadian ini tidak banyak yang tahu.. Konon, cuma sampai di ring 1 istana, dan pati elit TNI (jenderal-jenderal)," sambung narasi yang kini telah diklarifikasi sebagai hoaks oleh Kopassus.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
