Berita, Nasional

Komite Masyarakat Jakarta Utara Laporkan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri Terkait Surat Keterangan Pendidikan

Repelita.id

19 November 2026 23:23 WIB

Komite Masyarakat Jakarta Utara Laporkan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri Terkait Surat Keterangan Pendidikan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh Komite Masyarakat Jakarta Utara terkait dugaan pemanfaatan dokumen surat keterangan penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

ADVERTISEMENT

Informasi pelaporan pidana tersebut diungkapkan langsung oleh tim kuasa hukum pelapor Ramdansyah bersama perwakilan pengurus Komju dalam tayangan siaran langsung di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Kamis, 19 November 2026.

Ramdansyah menjelaskan bahwa laporan polisi tersebut telah resmi didaftarkan pada Jumat, 6 November 2026 atau tepat satu pekan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pembatalan surat keterangan pada 30 Oktober 2026 lalu.

Menurut mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta itu, langkah hukum ini ditempuh dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penggunaan dokumen atau keterangan yang tidak sah untuk menguntungkan diri pribadi dalam kontestasi pemilihan presiden.

"Pada prinsipnya penggunaan dokumen ini untuk kepentingan Gibran dan dimanfaatkan oleh Gibran menguntungkan dirinya itu sudah kemudian menzalimi masyarakat," ujar Ramdansyah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komju Enong Supriadi menuturkan bahwa pelaporan ini lahir dari keresahan masyarakat Jakarta Utara yang merasa dirugikan oleh informasi asimetris saat pemilu serta menuntut tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu.

"Prinsipnya tadi siapapun mau anak-anak siapapun keturunan siapapun ketika dia berbuat tindakan hukum pidana maka wajib mempertanggungjawabkan maka kami akan tetap untuk menuntut laporan kami ini untuk ditindaklanjuti," tegas Enong Supriadi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Organisasi Komju Apek Saiman memastikan pihaknya akan mendatangi Bareskrim Polri pada pekan depan untuk mempertanyakan perkembangan penyidikan sekaligus menolak segala bentuk kompromi maupun kesepakatan politik yang menghambat proses pidana pascamundurnya Gibran.

"Komju ingin mempelopori satu tindakan hukum yang tegas sekalipun istana ada kesepakatan itu kan urusan mereka nah urusan kita kan hak sebagai warga negara ingin melihat bangsa dan negaranya itu tegak lurus dengan konstitusi," pungkas Apek Saiman.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung