Oleh: Rina Syafri
Pernyataan Menteri Koperasi, Ferry, yang mengklasifikasikan pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun sebagai kebutuhan industri bagi koperasi desa, adalah narasi yang sulit diterima akal sehat. Di tengah urgensi efisiensi anggaran negara, klaim tersebut justru memicu kecurigaan publik akan adanya ketidakefisienan yang fatal.
ADVERTISEMENT
Dalam dunia pengadaan, sebuah barang dinilai berdasarkan spesifikasi teknis dan fungsi. Kipas angin industrial, meski memiliki spesifikasi di atas perangkat rumah tangga—seperti motor tembaga dan material besi—tetap memiliki batasan harga pasar yang terukur.
Jika kita merujuk pada estimasi harga pasar produk industrial kualitas tinggi (kisaran Rp2 juta hingga Rp5 juta per unit), anggaran Rp1,8 triliun seharusnya mampu menyediakan antara 360.000 hingga 900.000 unit kipas angin. Pertanyaannya, apakah jumlah distribusi tersebut sesuai dengan data riil koperasi desa di seluruh Indonesia? Jika tidak, ke mana sisa dana tersebut dialokasikan?
Pemerintah tidak bisa sekadar berlindung di balik label "kipas angin industri". Dalam mekanisme pengadaan pemerintah, berlaku hukum economies of scale—di mana pembelian dalam volume masif seharusnya mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga retail. Sangat tidak logis jika anggaran yang keluar justru melambung di atas harga pasar terbuka.
Publik menuntut transparansi teknis, bukan sekadar jawaban normatif. Penjelasan harus mencakup rincian harga satuan, spesifikasi material, serta biaya distribusi. Tanpa keterbukaan data, narasi "kipas angin industri" hanyalah tameng untuk menutupi ketidakefisienan penggunaan uang negara.
Rakyat berhak tahu, apakah embusan angin dari kipas Rp1,8 triliun ini benar-benar menyejukkan koperasi desa, atau justru mendinginkan akal sehat kita dalam melihat transparansi anggaran.
Catatan Kritis:
- Risiko Markup: Jika harga pengadaan per unit melebihi rentang harga di atas, maka terdapat indikasi penggelembungan harga (markup).
- Urgensi: Kebutuhan kipas angin untuk koperasi desa harus memiliki korelasi langsung dengan produktivitas. Jika tidak, pengadaan ini tergolong pemborosan APBN.
- Audit: Diperlukan audit independen untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak.
