Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial Ahmad Arif Zulfikar melontarkan kritik pedas terhadap Ketua MPR Ahmad Muzani yang gencar menyampaikan pujian atas deretan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Arif menilai sanjungan yang terus-menerus disampaikan oleh pimpinan parlemen tersebut mengaburkan fungsi pengawasan legislatif hingga peran Ketua MPR tampak bergeser layaknya tim pemasaran eksekutif.
ADVERTISEMENT
“Ketua MPR memuji seluruh program Prabowo, dari MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, Danantara,” kata Arif Zulfikar, dikutip dari akun Threads-nya, Sabtu (15/8/2026).
Pihaknya mempertanyakan komitmen pengawasan parlemen yang seharusnya berdiri independen guna mengawal jalannya roda pemerintahan.
“Wait… MPR itu kan legislatif, fungsi utamanya mengawasi pemerintah (eksekutif). Kok ini malah mirip marketing, ya? Ah sudahlah,” tulisnya.
Pandangan kritis tersebut mendapat dukungan dari ahli hukum tata negara Bavitri Susanti yang menyoroti rangkap peran politis Muzani di internal partai penguasa.
Bavitri memaparkan latar belakang struktural Ahmad Muzani yang memegang posisi strategis di Partai Gerindra selama kurun waktu yang panjang.
“Ketua MPR ini dari Gerindra. Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan. Menurut AI: sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra selama 17 tahun,” balas Bavitri.
Ia juga mengungkit rekam jejak dinamika politik saat Muzani menjalankan penugasan diplomatik menuju Iran atas instruksi langsung dari pimpinan eksekutif.
Langkah penugasan tersebut sempat memicu gelombang protes terkait batasan kewenangan Presiden terhadap pimpinan tertinggi lembaga legislatif.
“Ingat waktu dia ‘diutus’ presiden ke Iran? Waktu diprotes, kok presiden bisa nyuruh-nyuruh Ketua MPR, dibilangnya dia ke sana sebagai Gerindra,” tulisnya.
Bavitri menegaskan bahwa percampuran posisi dan dominasi koalisi yang terlalu melekat pada kekuasaan eksekutif berpotensi mematikan fungsi kontrol antarlembaga negara.
Kondisi tersebut dinilainya mengancam prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat karena mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan sudah hilang.
“Itulah… presiden rangkap jabatan sebagai ketum partai dan koalisinya absolut, nggak ada lagi checks and balances,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
