Oleh: Rina Syafri
Dunia dihadapkan pada dua pemandangan muram yang menguji nurani kemanusiaan kita sebagai bangsa dan warga global. Di satu sisi, ada sebuah negara yang menunjukkan betapa setiap nyawa anak begitu diagungkan dan diperjuangkan dengan duka yang mendalam. Di sisi lain, negeri kita sendiri tampak begitu dingin dan lamban menghadapi puluhan ribu anak yang tumbang akibat kelalaian sistemik.
ADVERTISEMENT
Akhir Februari 2026, dunia dihentakkan oleh serangan udara biadab yang menghantam sekolah dasar perempuan Shajareh Tayyebeh di kota Minab, Iran selatan. Tragedi kemanusiaan yang mengerikan tersebut merenggut nyawa anak-anak tak berdosa. Yang paling mencolok dari peristiwa di sana bukanlah sekadar angka kematiannya, melainkan bagaimana negara dan publik meresponsnya: setiap nyawa anak diratapi dengan duka yang membara, diperjuangkan dengan amarah kolektif, dan diposisikan sebagai kehormatan bangsa. Di sana, satu nyawa anak memiliki bobot moral yang begitu berat, menuntut pertanggungjawaban mutlak tanpa kompromi dari para pemangku kekuasaan.
Lantas, mari kita alihkan pandangan ke rumah kita sendiri. Tengoklah apa yang terjadi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah program yang mulia di atas kertas, namun berubah menjadi momok menakutkan di ruang-ruang kelas. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tercatat total korban keracunan akibat program MBG hingga Mei 2026 telah mencapai sekitar 37.000 orang. Sementara itu, data pemantau independen dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat angka yang jauh lebih mencengangkan dari akumulasi rentang waktu 2025 hingga Agustus 2026.
Sebagian besar dari puluhan ribu anak ini mengalami gejala ringan hingga sedang seperti mual, muntah, dan pusing yang ditangani secara rawat jalan, sementara sebagian lainnya terpaksa memerlukan penanganan rawat inap darurat di puskesmas atau rumah sakit setempat. Empat puluh ribu lebih anak mengerang kesakitan akibat makanan yang seharusnya menyehatkan mereka!
Namun, di mana letak perbandingannya yang paling meremukkan hati? Jawabannya ada pada respons pemerintah dan penegak hukum kita. Ketika puluhan ribu anak menjadi korban keracunan secara masif dan beruntun, hingga saat ini, di mana tersangkanya? Mana pertanggungjawaban hukum yang transparan dan tegas? Yang terdengar justru narasi pemakluman, evaluasi birokratis yang bertele-tele, dan senyapnya meja hijau dari para penanggung jawab program. Ribuan anak jatuh tumbang ke rumah sakit, tetapi hukum seolah lumpuh, tumpul ke atas, dan mandul menghadapi kelalaian birokrasi maupun rantai pasok pangan yang terlibat.
Perbandingan ini menampar kesadaran kita dengan telak. Di satu belahan bumi, nyawa anak begitu berharga hingga negara bergerak dengan segenap daya dan duka yang serius. Sementara di negeri ini, puluhan ribu tubuh mungil anak-anak yang keracunan seolah hanya direduksi menjadi sekadar "statistik kesehatan" atau "risiko operasional" yang dimaklumi demi sebuah target kebijakan.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana namun menohok: negara mana sebenarnya yang benar-benar menghargai rakyatnya, dan negara mana yang justru memperlakukan rakyatnya—terutama anak-anak—hanya sebagai angka-angka komodifikasi tanpa pelindung?
Ketika negara gagal menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi puluhan ribu anak yang keracunan di bangku sekolahnya sendiri, saat itulah kita patut bertanya, di mana letak hati nurani para pengambil kebijakan? Jangan sampai sejarah mencatat bahwa negeri ini lebih dermawan pada wacana dan proyek, tetapi amat kikir dalam memberikan keadilan, perlindungan, dan air mata duka bagi keselamatan anak-anak bangsa sendiri.
