Repelita [Jakarta] - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan. Beliau membantah keras opini publik yang menyebutkan bahwa proyek nasional ini menguras seluruh anggaran negara ataupun menghentikan agenda pembangunan lainnya.
"Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut sengaja disampaikan untuk meluruskan polemik di jagat maya mengenai isu miring pengalihan dana operasional penting. Banyak pihak mengklaim anggaran tersedot penuh hingga mengorbankan proyek fasilitas umum seperti jembatan, irigasi, perbaikan sekolah, hingga pasokan pupuk.
Menurut penjelasan Sudaryono, seluruh agenda pembangunan di berbagai sektor komoditas dipastikan tetap berjalan secara beriringan. Ia mencontohkan sektor pertanian, di mana persoalan ketersediaan pupuk bagi para petani sudah sejak lama menjadi fokus perhatian utama pemerintah.
Meskipun sebagian porsi keuangan negara dialokasikan untuk membiayai MBG, pemerintah dipastikan tidak melepaskan tanggung jawab pada sektor pangan. Upaya pemenuhan kebutuhan pupuk terus digenjot, bahkan pemerintah juga menerapkan kebijakan potongan harga agar lebih terjangkau.
Hal yang sama juga berlaku pada proyek pemeliharaan dan pemulihan infrastruktur jaringan air di wilayah pertanian. Alokasi dana khusus untuk memperbaiki fasilitas irigasi tetap disediakan secara rutin oleh negara di tengah bergulirnya program gizi.
"Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi," kata Sudaryono.
Selain masalah pangan, sorotan tajam juga diarahkan kepada kondisi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah. Sudaryono menekankan bahwa hambatan fisik pada gedung sekolah sama sekali tidak memiliki kaitan dengan peluncuran program MBG.
Fasilitas pendidikan yang terbengkalai merupakan persoalan klasik yang sudah terjadi jauh sebelum program nutrisi ini dicanangkan. Pemerintah saat ini diklaim tengah melakukan pembenahan secara berkala untuk menyelesaikan kendala tersebut.
"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," ujarnya.
Pihak otoritas terkait menargetkan pemulihan ruang kelas dan gedung sekolah dalam volume besar dilakukan secara bertahap. Di samping perbaikan fisik sekolah, negara juga berkomitmen meningkatkan aspek kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer.
Situasi di lapangan menjadi bukti konkret bahwa skema pemenuhan gizi masyarakat berjalan selaras dengan program strategis lainnya. Sudaryono meminta publik melihat kebijakan makro ini secara menyeluruh dan tidak berasumsi negatif terhadap pembagian anggaran.
"MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun. Tetapi, yang lain-lain juga dikerjakan," kata Sudaryono. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
