Repelita [Jakarta] - Sorotan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah terus mengemuka akibat selisih harga belanja negara yang dinilai melambung tinggi dibanding harga pasaran.
Fenomena harga pengadaan yang melampaui tarif normal tersebut memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat karena pembelian borongan idealnya mendapatkan potongan harga.
ADVERTISEMENT
Penjelasan mendalam mengenai mekanisme belanja negara ini sebelumnya diunggah oleh akun @tahukahkamuind
melalui platform media sosial.
Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa harga pengadaan barang pemerintah bisa jauh lebih mahal dari harga di toko, padahal logikanya kalau beli borongan pasti dapat diskon besar?
Sejumlah contoh pengadaan bernilai fantastis yang sempat ramai diperbincangkan publik turut dirincikan kembali oleh akun @tahukahkamuind
dalam rangkaian unggahannya.
Contohnya seperti kasus motor listrik MBG Rp42 juta per unit total Rp1,2 triliun, kaos kaki lapangan Rp100 ribu per pasang total Rp6,9 miliar, sampai burung merpati Istana Rp305 juta atau Rp600 ribu per ekor, semuanya viral karena harganya jauh di atas harga pasar yang sudah diketahui publik. Kenapa Bisa Mahal?
Mari kita bedah fakta-faktanya:
Faktor utama pembengkakan nilai belanja negara tersebut diuraikan secara mendetail oleh akun @tahukahkamuind
dalam penjelasannya.
- Harga Kepatuhan.Kalau kamu beli di toko, harga = barang + untung toko. Kalau negara beli, harga = barang + PPN 11% + PPh + biaya e-katalog + biaya jaminan bank + biaya sertifikat TKDN + biaya garansi resmi 1-2 tahun + biaya kirim ke pelosok + biaya training + biaya audit BPK. Vendor sudah hitung: pembayaran APBN itu bisa cair 2-3 bulan, jadi mereka masukin bunga bank ke harga. Makanya HPS dari awal sudah di-set tinggi.
Persoalan pola penyerapan anggaran yang mewajibkan alokasi dana habis sepenuhnya juga dibeberkan oleh akun @tahukahkamuind
dalam postingan berikutnya.
- Fenomena Anggaran Harus Habis, Bukan Harus Irit.Di swasta, kalau bisa hemat 20% kamu dipuji bos. Di pemerintahan, sistemnya "use it or lose it". Kalau dinas A tahun ini anggarannya 10 M dan cuma kepakai 7 M, tahun depan anggarannya bakal dipotong jadi 7 M. Jadi menjelang akhir tahun mereka buru-buru belanja biar serapan 100%. Saat itulah kipas angin Rp500 ribu bisa jadi Rp1,8 juta di LPSE.
Adanya rantai perantara serta penyusunan spesifikasi teknis khusus yang menutup persaingan harga turut diungkapkan oleh akun @tahukahkamuind
secara terbuka.
- Rantai Makelar yang Tidak Terlihat.Yang menang tender di e-katalog sering bukan produsennya langsung, tapi rekanan. Alurnya: Pabrik -> Distributor besar -> CV rekanan yang punya akun e-katalog -> Pejabat Pokja. Tiap tangan ambil 10-20%. Yang paling parah itu model spesifikasi dijahit. Contoh: pengadaan motor MBG. Di dokumen ditulis "harus ada fitur X, Y, Z dengan dimensi begini" yang kebetulan cuma 1 merek yang punya. Otomatis ga ada kompetisi harga, jadi harga suka-suka yang punya barang.
Praktik penggelembungan dana sejak tahap perencanaan anggaran juga ditelusuri oleh akun @tahukahkamuind
dalam paparan tersebut.
- Mark-up Sebagai Ruang Aman.Ini yang ga bisa dipungkiri. Karena HPS dibuat oleh pejabat sendiri, sering HPS-nya sudah dinaikkan 30-40% dari harga pasar sebagai "jaga-jaga" kalau ada negosiasi atau sebagai celah korupsi. Di lapangan ini yang jadi kasus burung dara 17an kemarin - harga pasar Rp150 ribu, di RAB jadi Rp500 ribu. Beda sama swasta, kalau pengadaan negara ketahuan mark-up, yang masuk penjara pejabatnya, bukan vendornya. Jadi vendor berani aja kasih harga tinggi selama ada yang ACC.
Penyebab hilangnya daya tawar pemerintah meskipun melakukan pembelian dalam skala besar dijelaskan lebih lanjut oleh akun @tahukahkamuind
di bagian akhir pembahasan.
- Kenapa borongan ga dapat diskon?Justru karena borongan negara itu pembeli captive. Penjual tahu negara WAJIB beli tahun itu juga, uangnya sudah ada, dan ga bisa pindah ke toko sebelah karena sudah terikat e-katalog dan proses lelang 2 bulan. Posisi tawar penjual jadi lebih kuat dari pembeli. Di swasta kalau kemahalan kamu tinggal tinggalin. Di negara, kalau tender gagal 3x, pejabatnya yang kena tegur Inspektorat.
Pertanyaan terbuka mengenai efektivitas aturan birokrasi pengadaan barang dan jasa dialamatkan kepada publik oleh akun @tahukahkamuind
sebagai penutup ulasannya.
Jadi menurut kamu aturan birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di negeri ini yang bermasalah atau oknum-oknum pejabatnya yang bikin negara tekor terus-terusan?
Disadur dari: INAPROC, ICW, Kompas
#BelanjaNegara #MBG #HUTRI81 #Breaking #News
Penjelasan mengenai kerumitan sistem serta potensi celah korupsi pada pengadaan barang negara ini menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola belanja publik secara transparan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
