Repelita [Jakarta] - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, melontarkan kritik keras terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dianggap terus memicu polemik melalui kebijakan sektor energi.
Ia menilai tata kelola energi saat ini sangat lemah, terutama setelah Bahlil menjamin pasokan listrik aman meski PLN faktanya masih kekurangan batu bara hingga 20 juta ton.
ADVERTISEMENT
Gunhar memandang situasi ini sebagai konsekuensi dari perencanaan yang tidak matang dan minimnya basis data yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan menteri.
"DPR sejak awal sudah mengingatkan dampak kebijakan pengurangan RKAB produksi batu bara hingga sekitar 40 persen. Kami sudah mengingatkan potensi turunnya royalti dan PNBP, terganggunya penerimaan negara dari sektor energi, ancaman terhadap pasokan DMO untuk PLN, hingga risiko meningkatnya PHK di perusahaan tambang. Namun peringatan itu tidak direspons dengan baik," kata Gunhar, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Gunhar, alasan pemerintah memangkas produksi demi menjaga harga ekspor tidak disertai data penerimaan negara yang transparan, bahkan royalti April 2026 hanya mencapai Rp22 miliar.
Kondisi tersebut memperparah ancaman PHK di sektor pertambangan akibat berkurangnya operasional alat berat dan efisiensi tenaga kerja yang dipaksakan.
"Ketika produksi dipangkas, alat berat berkurang operasinya, kontraktor kehilangan pekerjaan, dan tenaga kerja menjadi korban. Potensi PHK di sektor pertambangan sangat besar akibat kebijakan ini," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pembentukan satgas khusus distribusi DMO sebagai bukti bahwa tata kelola batu bara saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
"Kalau sampai harus membuat satgas untuk memastikan distribusi DMO berjalan, publik berhak bertanya apakah tata kelola distribusi batu bara ke PLN sudah sedemikian parah. Padahal aturan mainnya sudah jelas dalam Undang-Undang Minerba. Pemerintah seharusnya fokus menegakkan aturan yang ada," imbuhnya.
Ia menyarankan agar Menteri ESDM menghentikan berbagai kebijakan yang hanya menimbulkan kegaduhan dan lebih fokus pada agenda strategis nasional, seperti revisi Undang-Undang Migas.
"Daripada terus mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik, lebih baik Menteri ESDM fokus mendorong penyelesaian Revisi Undang-Undang Migas yang sudah lama ditunggu," tuturnya.
Gunhar mengaku prihatin dengan kinerja menteri yang tidak terukur, sehingga ia merasa kasihan dengan beban pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengelola sektor vital.
"Saya melihat Menteri ESDM bekerja tidak berdasarkan kajian yang komprehensif dan data yang kuat. Contohnya rencana penggantian LPG dengan CNG yang sempat diwacanakan, tetapi sampai hari ini tidak jelas arah implementasinya. Satu kebijakan belum selesai, muncul kebijakan baru yang menimbulkan persoalan baru," ujarnya.
Ia menekankan bahwa sektor strategis membutuhkan menteri dengan perencanaan matang, bukan yang justru merepotkan Presiden dengan kebijakan yang sering bermasalah.
"Saya prihatin Presiden Prabowo memiliki menteri yang kinerjanya seperti ini. Sektor energi membutuhkan kebijakan yang berbasis data, kajian yang matang, dan perencanaan yang jelas," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
