Repelita Jakarta - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir dan memasuki babak baru.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran dari empat tersangka di hadapan anggota dewan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
ADVERTISEMENT
Rapat penting tersebut berlangsung secara terbuka di kawasan Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026.
Dari keempat tersangka yang ditetapkan, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga kuat berperan sebagai otak utama pemberi perintah penyadapan.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, Suyudi mengungkap keterlibatan langsung pendahulunya tersebut.
Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi sekaligus menentukan siapa saja target yang harus disadap oleh tim lapangan.
Tidak berhenti di situ, Listyo Sigit juga disinyalir menjadi penerima akhir atau end user dari seluruh hasil penyadapan ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang berjalan, institusi Polri telah resmi menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Dua nama lainnya yakni Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan, kata Suyudi di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Suyudi menjabarkan bahwa peran Listyo Sigit dalam perkara besar tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk berbuat pidana.
Selain Listyo Sigit, tiga orang tersangka lainnya diduga memegang peranan berbeda dalam mata rantai praktik penyadapan tanpa izin tersebut.
Tersangka kedua berinisial SU yang tercatat menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri pada rentang periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga berperan aktif sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang bertugas memberikan persetujuan atas pelaksanaan operasi penyadapan.
Ia juga diduga meneruskan berbagai laporan hasil penyadapan dari Kabagmon secara langsung kepada Listyo Sigit berupa laporan harian dan analisis.
SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP, ujarnya.
Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH pernah mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap sejumlah target tertentu dari SU yang disebut-sebut bersumber dari instruksi Listyo Sigit.
Perintah tersebut kemudian diteruskan oleh EH dengan memberikan persetujuan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS tercatat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon mulai 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima instruksi dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator lapangan untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seorang berinisial TK untuk melakukan surveillance.
Tak hanya itu, AS disinyalir memerintahkan penghapusan seluruh data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log serta membubarkan grup WhatsApp komunikasi mereka.
Berdasarkan keterangan dari tim penyidik, praktik penyadapan ilegal tersebut ternyata tidak hanya menyasar sosok Presiden Prabowo Subianto semata.
Sejumlah kalangan lain disebut turut menjadi korban sasaran penyadapan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis media, hingga tokoh masyarakat.
Tim penyidik kepolisian kini terus mendalami dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Selain dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penyidik juga mengusut tuntas dugaan penghapusan sejumlah barang bukti data elektronik penting.
Kasus besar ini menjadi sorotan tajam publik lantaran menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan serta sistem intelijen penegakan hukum negara.
Dari total empat perwira tinggi yang berstatus tersangka, baru satu orang yang telah menjalani proses persidangan komisi kode etik profesi.
Institusi Polri telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta.
Menanggapi sanksi pemecatan tersebut, pihak Ahrie Sonta diketahui telah mengajukan upaya perlawanan hukum melalui mekanisme banding etik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut memberikan respons terkait langkah banding yang diajukan oleh mantan anak buahnya tersebut.
Menurut Suyudi, permohonan banding etik yang diajukan itu akan ditanggapi secara resmi oleh institusi Polri melalui proses persidangan berikutnya.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa peristiwa penyadapan ilegal itu berlangsung selama kurang lebih satu tahun pada periode 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010, ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Asep mengungkapkan bahwa para tersangka memasukkan sejumlah nomor ponsel target ke dalam server Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi.
Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, ucapnya.
Namun demikian, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan terhadap file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut pada bulan Oktober 2026.
Melihat rentang waktu kejadian itu, penghapusan data diduga dilakukan setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat sebagai pucuk pimpinan Polri.
Listyo diketahui telah dimutasi untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP pada tanggal 1 Oktober 2026.
Selanjutnya, seorang petugas pelapor yang dirahasiakan identitasnya dan mengetahui aksi para tersangka membuat laporan polisi resmi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli, tuturnya.
Berbekal hasil penyelidikan mendalam tersebut, aparat kepolisian akhirnya menetapkan para pelaku sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan wewenang ini.
Dalam proses penyidikan, Polri juga menyita sejumlah barang bukti penting berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan beberapa pasal berlapis dari aturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum merekam dan mencatat transmisi informasi elektronik nonpublik.
Pelanggaran terhadap pasal pidana tersebut membawa ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun bagi para pelakunya.
Kedua, Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal sistem elektronik milik orang lain.
Ancaman hukuman pidana maksimal untuk pelanggaran pasal akses sistem elektronik tanpa hak tersebut mencapai enam tahun kurungan penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindakan sengaja menghilangkan atau merusak informasi elektronik milik publik.
Tindak pidana penghilangan informasi elektronik secara melawan hukum tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal selama delapan tahun.
Kabareskrim menegaskan bahwa penanganan perkara penyadapan ilegal ini masih berada pada tahap awal proses penyidikan oleh tim Bareskrim Polri.
Pihak kepolisian memastikan seluruh rangkaian proses hukum terhadap para tersangka akan dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
