Repelita Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap secara terang-benderang sosok otak pemberi perintah di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengungkapan mengejutkan tersebut disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
ADVERTISEMENT
Forum rapat resmi yang menyita perhatian luas publik dan kalangan elite politik itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026.
Dalam pemaparan komprehensifnya di hadapan para wakil rakyat, Suyudi menyebut pendahulunya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai aktor utama pemberi instruksi penyadapan.
Listyo Sigit diduga kuat menjadi pihak yang tidak hanya memberikan perintah secara langsung, tetapi juga menentukan siapa saja target sasaran yang harus disadap oleh anak buahnya.
Lebih jauh lagi, Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit berperan sebagai penerima hasil akhir atau end user dari seluruh rekaman dan laporan penyadapan ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan mendalam yang dilakukan oleh tim khusus, institusi Polri telah resmi menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan wewenang ini.
Keempat tersangka yang terjerat dalam pusaran kasus tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Dua nama perwira tinggi lainnya yang ikut ditetapkan sebagai tersangka yakni Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan, kata Suyudi di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Suyudi menjabarkan lebih lanjut bahwa peran sentral Listyo Sigit dalam perkara besar ini juga berkaitan erat dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Pengungkapan ini memperjelas rantai komando gelap yang selama ini menyelimuti praktik penyalahgunaan fasilitas intelijen negara di tubuh kepolisian pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Rantai Perintah dan Pembagian Peran Listyo Sigit Cs
Selain peran krusial yang dimainkan oleh Listyo Sigit sebagai pemberi perintah sekaligus penikmat hasil akhir, tiga tersangka lainnya diduga menjalankan fungsi sistematis dalam rangkaian operasi penyadapan ilegal tersebut.
Tersangka kedua berinisial SU atau Irjen Slamet Uliandi tercatat menduduki kursi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada rentang periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga berperan aktif sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memiliki kewenangan memberikan lampu hijau persetujuan atas pelaksanaan operasi penyadapan di lapangan.
Tidak hanya memberikan persetujuan, SU juga diduga bertugas meneruskan berbagai laporan hasil penyadapan dari Kepala Bagian Monitoring kepada Listyo Sigit secara berkala.
Laporan-laporan sensitif yang diteruskan secara berjenjang kepada mantan Kapolri tersebut dikemas dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis intelijen.
SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP, ujarnya.
Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH atau Irjen Eko Hadi Santoso diketahui pernah mengemban amanah jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima instruksi penyadapan terhadap sejumlah target tertentu dari SU yang disebut-sebut bersumber langsung dari perintah lisan maupun tertulis Listyo Sigit.
Perintah rahasia tersebut kemudian diteruskan oleh EH dengan memberikan persetujuan operasional melalui pesan aplikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS atau Irjen Ahrie Sonta Nasution tercatat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon mulai tanggal 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit dan lantas meneruskannya kepada jajaran tim operator teknis untuk melakukan penyadapan tanpa adanya surat permohonan penyidik.
AS juga diduga rutin melaporkan hasil penyadapan tersebut secara langsung kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seorang personel berinisial TK untuk melakukan aktivitas surveillance di lapangan.
Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan AS tidak berhenti sampai di situ karena ia juga diduga memerintahkan penghapusan seluruh jejak digital hasil penyadapan.
Data elektronik yang diperintahkan untuk dimusnahkan tersebut mencakup rekaman suara berupa voice maupun catatan aktivitas log di dalam sistem pemantauan kepolisian.
Selain memerintahkan penghapusan barang bukti elektronik, AS juga menginstruksikan pembubaran grup percakapan WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana komunikasi rahasia aktivitas penyadapan.
Perluasan Target di Luar Presiden dan Sidang Kode Etik
Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun tim penyidik, praktik penyadapan tanpa dasar hukum yang sah tersebut ternyata tidak hanya menargetkan sosok Presiden Prabowo Subianto seorang diri.
Sejumlah kalangan strategis lainnya di tanah air disebut turut menjadi korban sasaran penyadapan ilegal yang dikendalikan oleh lingkaran jaringan tersebut.
Para korban penyadapan di luar lingkaran kepala negara itu meliputi pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, kalangan pengusaha besar, awak media, hingga tokoh masyarakat.
Aparat penyidik kepolisian kini terus mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan perangkat Lawful Interception Management System atau LIMS yang dioperasikan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Sistem teknologi canggih yang seharusnya digunakan secara ketat untuk kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut justru diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Selain mendalami tindak pidana penyadapan ilegal itu sendiri, penyidik Bareskrim Polri juga fokus menelusuri dugaan penghapusan sejumlah barang bukti data elektronik yang sangat krusial.
Perkara yang mengguncang institusi penegak hukum ini menjadi sorotan tajam publik lantaran menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara oleh para perwira tinggi.
Dari total empat orang perwira tinggi kepolisian yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baru satu orang yang telah menjalani proses persidangan komisi kode etik profesi.
Institusi Polri secara tegas telah menjatuhkan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal ini.
Merespons putusan pemecatan dari dinas kepolisian tersebut, pihak Irjen Ahrie Sonta diketahui telah mengambil langkah perlawanan hukum dengan mengajukan upaya banding etik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut memberikan tanggapan resmi terkait langkah pengajuan banding yang ditempuh oleh mantan anak buahnya tersebut di hadapan anggota dewan.
Menurut Suyudi, permohonan banding yang diajukan oleh Ahrie Sonta nantinya akan ditanggapi secara resmi oleh institusi Polri melalui mekanisme persidangan tahap selanjutnya sesuai aturan internal.
Kronologi Penghapusan Jejak dan Ancaman Pidana Berlapis
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin telah membeberkan duduk perkara peristiwa penyadapan ilegal yang berlangsung selama kurang lebih satu tahun pada periode 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010, ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Asep memaparkan modus operandi para tersangka yang memasukkan sejumlah nomor telepon seluler target ke dalam server Lawful Interception Management System tanpa melalui tahapan verifikasi yang sah.
Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, ucapnya.
Namun demikian, para tersangka disinyalir memerintahkan penghapusan secara menyeluruh terhadap file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut pada bulan Oktober 2026.
Melihat rentang waktu kejadian perkara itu, aksi penghapusan data hasil sadapan diduga kuat dieksekusi tepat setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.
Listyo Sigit diketahui telah dimutasi dari kursi pucuk pimpinan Polri untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP pada tanggal 1 Oktober 2026.
Selanjutnya, seorang petugas internal pelapor yang dirahasiakan identitasnya dan mengetahui aksi penghapusan jejak oleh para tersangka memberanikan diri membuat laporan polisi resmi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli, tuturnya.
Berbekal hasil penyelidikan dan keterangan para ahli yang mendalam tersebut, aparat kepolisian akhirnya menetapkan para pelaku sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan wewenang ini.
Dalam rangkaian proses penyidikan yang berjalan, penyidik Polri turut melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti penting dari tangan para pihak terkait.
Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim penyidik tersebut berupa sebelas unit telepon genggam, satu unit perangkat iPad, serta empat buah flashdisk penyimpan data.
Atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan secara terstruktur tersebut, para tersangka dijerat dengan beberapa pasal pidana berlapis sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
Pertama, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, atau mencatat transmisi informasi elektronik nonpublik.
Pelanggaran terhadap ketentuan pasal pidana tersebut membawa ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun bagi para pelakunya.
Kedua, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain.
Ancaman hukuman pidana maksimal untuk pelanggaran pasal akses sistem elektronik tanpa hak tersebut mencapai enam tahun kurungan penjara.
Ketiga, para tersangka juga dikenakan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindakan sengaja mengubah, merusak, menghilangkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik publik.
Tindak pidana penghilangan data elektronik secara melawan hukum tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal selama delapan tahun.
Kabareskrim menegaskan bahwa penanganan perkara skandal penyadapan ilegal ini masih terus dikembangkan dan berada pada tahap awal proses penyidikan oleh jajaran Bareskrim Polri.
Pihak kepolisian memastikan seluruh rangkaian proses penegakan hukum terhadap Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
